Rincian Anggaran Pemkot Banjarmasin Viral, Belanja Susu dan Buah Wakil Wali Kota Tembus Rp228 juta

Suara.com - Tren pejabat daerah viral karena alokasi anggaran fantastis seolah tak ada habisnya.

Baru-baru ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjadi bulan-bulanan warganet usai rincian anggaran tahun 2026 mereka beredar di media sosial.

Alih-alih untuk fasilitas publik, ratusan juta uang rakyat justru dialokasikan untuk membeli susu dan buah-buahan khusus asupan gizi sang Wakil Wali Kota, Ananda.

Kabar ini pertama kali mencuat dan menjadi sorotan usai dibagikan oleh akun Instagram @infocerewet_kalsel pada Rabu, 6 Mei 2026.

Dalam unggahannya, akun tersebut membeberkan rincian anggaran dari Bagian Umum Pemkot Banjarmasin yang dinilai tidak masuk akal untuk ukuran konsumsi seorang kepala daerah.

"Anggaran KOCAK Pemkot Banjarmasin 2026: Beli Buah-buahan Untuk Wakil Walikota Rp104 juta, Belanja Susu Untuk Wakil Walikota Tembus Rp124 juta," tulis keterangan besar dalam gambar yang diunggah akun tersebut.

Unggahan itu juga membongkar bukti berupa tangkapan layar sistem informasi pengadaan daerah yang dengan tegas diberi label "Absurd".

Pada dokumen tersebut, tertera jelas dua rincian pagu anggaran. Angka pertama menunjukkan Rp104.788.800 yang dialokasikan khusus untuk belanja buah-buahan, disusul angka kedua senilai Rp124.260.000 murni untuk belanja susu.

Besaran dana ini sontak memicu kritik tajam dari publik mengingat peruntukannya hanya untuk keperluan konsumsi harian orang nomor dua di Banjarmasin tersebut.

Baca Juga: Kisah Siti Jual Rumah Demi Pernikahan Anak hingga Hidup Susah Viral, Fakta Lain Ikut Terungkap

Menanggapi besarnya biaya nutrisi sang pejabat, admin akun pun melontarkan sindiran keras di kolom keterangan videonya.

"4 Sehat 5 Sempurna Rakyat Yang Mampus," tulis @infocerewet_kalsel dengan sinis.

Hingga artikel ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemkot Banjarmasin terkait urgensi asupan bernilai lebih dari Rp229 juta yang menguras kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut.