Ketua Partai Demokrat se-Indonesia Layangkan Surat ke MA dan Presiden Jokowi, Timo: Mereka Geram dengan Upaya Kudeta Moeldoko

SUARA GARUT - Para pengurus Partai Demokrat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia, secara serentak mendatangi Pengadilan Negeri (PN) di daerahnya masing-masing, Selasa (4/4/2023).

Kedatangan pengurus Partai Demokrat ke PN, untuk menyerahkan surat yang ditujukan ke Mahkamah Agung (MA) dan Presiden Joko Widodo.

Isu surat di antaranya penolakan atas upaya kudeta Moeldoko terhadap kepengurusan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yodhoyono (AHY).

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Timo Pangerang menyebutkan, ada 34 provinsi dan 414 kabupaten/kota yang telah mendatangi PN pada Selasa kemarin.

"Ini akan terus berlanjut hingga akhir pekan ini," kata Timo dikutip dari Antara, Rabu (5/4/2023).

Timo menjelaskan, surat dikirimkan oleh para pengurus Demokrat di daerah setelah mereka mengikuti apel Pimpinan Nasional (Commander’s Call) Partai Demokrat yang dipimpin AHY pada Senin lalu.

Adapun isi surat memuat beberapa hal, yaitu:

- Pengakuan dan pengesahan negara terhadap kepemimpinan AHY; 

- Penolakan oleh pengadilan tata usaha negara (PTUN), pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN), dan MA atas upaya hukum Moeldoko dan pendukungnya; 

Baca Juga: Respons Persikabo 1973 Setelah FIFA Jatuhkan Sanksi Berat Kepada Presiden Klub

- Menolak pengajuan peninjauan kembali (PK) dengan novum yang tidak berlaku secara hukum karena telah digunakan pada persidangan sebelumnya.

Tak hanya ke MA dan ke Presiden, surat para pengurus Partai Demokrat tersebut ditembuskan juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Timo mengatakan, para Ketua DPD dan DPC merupakan pemilik suara sah. Mereka menunjukkan solidaritas kepada AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Menurut Timo, Moeldoko telah berulang kali melakukan upaya hukum untuk mengambi alih kepengurusan Demokrat dari AHY.

Dan hal itu membuat mereka geram sehingga serentak meminta perlindungan negara. (*)