Ada Kampung Maroko di Bandung Barat dan Garut, Makin Viral Pasca Kekalahan Spanyol di Piala Dunia 2022

Nama Kampung Maroko yang berlokasi di Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) jadi tenar pasca kekalahan Spanyol atas Maroko di babak 16 besar Piala Dunia 2022. 

Selain Kampung Maroko, di daerah Jawa Barat lainnya juga ada Desa Maroko yang berlokasi di Garut. Desa Maroko berlokasi di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. 

Lokasi Desa Maroko yang berada di Garut secara geografis berada di perbatasan Garut Selatan dan Kabupaten Tasikmalaya. 

Dua daerah bernama Maroko ini menjadi viral di laman sosial media. Lantas seperti apa kondisi Desa dan Kampung Maroko yang ada di Indonesia tersebut? 

Salah satu staf desa Maroko di Garut bernama Daepul mengaku bahwa desanya menjadi viral pasca kemenangan Achraf Hakimi dkk di Piala Dunia 2022. Maroko melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2022 setelah singkirkan Spanyol lewat babak adu penalti. 

"Ya tahu, warga banyak yang kirim lewat WA. Tapi ya tak masalah, nama Desa Maroko di Garut jadi pada tahu," ungkapnya seperti dikutip dari Harapanrakyat.com--jaringan Suara.com

Menurut Daepul, desa Maroko sudah tercatat sejak 1963. 

"Sesuai data yang tercatat dalam letter C, Kantor Pemerintah Desa Maroko di Garut sudah ada sebelum itu. Karena dalam letter C juga tahun 1963. Jadi pastinya sebelum itu kantor desanya sudah ada," jelas Daepul. 

Sementara itu kampung Maroko yang berlokasi di Bandung Barat memiliki Pondok Pesantren Tahfidz Quran Alam Maroko. 

Baca Juga: Mengenal Pemain Indonesia Berdarah Maroko, Ikut Gembira dengan Keberhasilan Achraf Hakimi dkk di Piala Dunia 2022

Kampung Maroko dan Ponpes ini pada Januari 2022 sempat jadi sorotan. Hal ini lantaran Ponpes Alam Maroko sempat dituding menyebarkan ajaran yang menyimpang. 

Menurut pengurus Ponpes Alam Maroko Dadang Budiman, tudingan itu tak berdasar. Ia pun mengatakan bahwa warga di sekitar Kampung Maroko tak menolak pendirian ponpes Alam Maroko. 

"Sebulan lalu dari pihak Indonesia Power menyurvei kondisi pesantren. Kesimpulannya tidak menemukan warga yang menolak pondok. Jadi yang menolak itu minoritas," ungkap Dadang mengutip dari SuaraJabar.id