- Delegasi Indonesia dan GSK bertemu di London untuk membahas percepatan akses inovasi kesehatan bagi masyarakat.
- Keterbatasan obat inovatif di Indonesia menyebabkan kerugian sekitar Rp150 triliun karena warga berobat ke luar negeri.
- BPOM bersama para pemangku kepentingan perlu meningkatkan efisiensi regulasi tanpa mengabaikan standar keamanan dan mutu.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah hal turut menjadi perhatian, mulai dari dialog ilmiah sejak tahap awal, pemanfaatan mekanisme reliance dalam evaluasi regulasi, kesiapan registrasi dan peluncuran obat maupun vaksin baru, hingga pertukaran keahlian di bidang ilmu regulasi, sistem mutu, dan farmakovigilans.
BPOM dinilai memiliki peran penting dalam memastikan inovasi dapat diakses lebih cepat dengan tetap mempertahankan standar perlindungan masyarakat.
Kolaborasi antara regulator, industri kesehatan, tenaga medis, akademisi, dan pihak terkait lainnya juga diperlukan agar proses pengembangan hingga ketersediaan pengobatan berjalan lebih efektif.
Di Indonesia, GSK mengaku telah hadir selama beberapa dekade dan terus bermitra dengan pemerintah serta tenaga kesehatan. Dalam dua tahun terakhir, perusahaan tersebut menyebut telah menghadirkan berbagai obat dan vaksin inovatif setiap enam bulan.
Sementara di tingkat global, GSK juga merencanakan investasi sebesar 400 juta pound sterling untuk membangun pusat penelitian dan pengembangan baru di Cambridge Biomedical Campus, Inggris.
Fasilitas seluas sekitar 300.000 kaki persegi itu direncanakan mendukung penelitian di bidang onkologi, penyakit pernapasan, hepatologi, vaksin, dan HIV.
Pada akhirnya, tantangan akses inovasi kesehatan tidak cukup diselesaikan dengan menghadirkan teknologi pengobatan terbaru. Ketersediaan, keterjangkauan, kesiapan regulasi, serta perlindungan pasien perlu berjalan beriringan.
Sebab, tujuan utama kemajuan kesehatan bukan sekadar membuat manusia hidup lebih lama, melainkan memberikan kesempatan untuk menjalani lebih banyak tahun kehidupan dalam kondisi sehat.