- Delegasi Indonesia dan GSK bertemu di London untuk membahas percepatan akses inovasi kesehatan bagi masyarakat.
- Keterbatasan obat inovatif di Indonesia menyebabkan kerugian sekitar Rp150 triliun karena warga berobat ke luar negeri.
- BPOM bersama para pemangku kepentingan perlu meningkatkan efisiensi regulasi tanpa mengabaikan standar keamanan dan mutu.
Suara.com - Akses terhadap obat dan vaksin inovatif masih menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Tidak semua pengobatan yang telah tersedia di tingkat global dapat langsung diakses pasien di dalam negeri.
Kondisi ini membuat sebagian masyarakat harus mencari alternatif pengobatan ke luar negeri, yang tentunya membutuhkan biaya dan waktu tidak sedikit.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan GSK dengan delegasi Indonesia di London, pengobatan ke luar negeri diperkirakan menyebabkan sekitar Rp150 triliun pengeluaran kesehatan Indonesia mengalir ke negara lain setiap tahun.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan akses layanan kesehatan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga pilihan pengobatan yang bisa dijangkau pasien.
Tantangan ini juga terlihat dari laporan Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) tahun 2023. Dari 460 obat baru yang diluncurkan secara global selama periode 2012–2021, hanya sekitar 9 persen yang tersedia di Indonesia.
Sementara itu, rata-rata waktu yang dibutuhkan sejak peluncuran global hingga proses registrasi di Indonesia mencapai sekitar 40 bulan. Bahkan, hanya sekitar 2 persen dari obat-obat tersebut yang dijamin dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Keterbatasan akses tersebut dapat berdampak langsung terhadap pasien, terutama mereka yang membutuhkan penanganan penyakit serius, kronis, atau memiliki pilihan terapi terbatas.
Padahal, kehadiran obat inovatif dapat memberikan alternatif pengobatan ketika terapi yang tersedia belum memberikan hasil optimal dalam mengendalikan penyakit maupun mengurangi gejala.
Di sisi lain, inovasi vaksin juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Vaksin dapat membantu mencegah penyakit sebelum berkembang menjadi komplikasi yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.
Dengan demikian, manfaat inovasi kesehatan tidak hanya dilihat dari hadirnya obat atau vaksin baru, tetapi juga dari berkurangnya risiko rawat inap, beban biaya pengobatan, serta hilangnya waktu produktif pasien dan keluarganya.
Persoalan akses ini menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan GSK dengan delegasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di London.
Pertemuan yang berlangsung di kantor pusat global GSK tersebut membahas peluang mempercepat ketersediaan inovasi kesehatan global bagi masyarakat Indonesia, tanpa mengesampingkan aspek keamanan, khasiat, dan mutu.
Presiden Direktur GSK Indonesia, Giacomo Miccoli, mengatakan bahwa inovasi kesehatan seharusnya memberikan dampak nyata terhadap kehidupan pasien, bukan sekadar menghadirkan produk baru.
“Setiap inovasi membawa kemungkinan untuk pasien dapat memperoleh pilihan perawatan yang lebih sesuai, mencegah penyakit, dan lebih banyak orang dapat menikmati hidup yang bukan hanya lebih panjang, tetapi juga lebih sehat,” ujar Giacomo.
Menurutnya, percepatan akses tidak berarti menurunkan standar pengawasan. Sebaliknya, diperlukan proses yang lebih efisien agar bukti ilmiah yang kuat dapat diterjemahkan menjadi manfaat bagi pasien secara tepat waktu dan bertanggung jawab.