Renovasi Ruang Kerja Megawati Cs Rp6,1 Miliar Batal, Ini Alasannya

Indotnesia - Badan Riset dan Inovasi (BRIN) membatalkan rencana renovasi ruang kerja dewan pengarah, termasuk kantor Megawati Soekarnoputri. Lembaga tersebut akan mempertimbangkan dan meninjau kembali penataan ruang.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BRIN Laksana Tri Handoko melalui siaran pers di laman resmi BRIN.

“Renovasi kami batalkan,” ujar Tri Handoko dalam siaran pers pada Senin (18/7/2022).

Sebelumnya, masyarakat heboh dengan rencana renovasi mewah ruang kerja pengarah BRIN yang menelan dana sebanyak Rp6,1 miliar dari dana APBN. Namun, Tri Handoko mengatakan tidak mengetahui mengenai penataan ruang Ketua Dewan Pengarah.

“Sejak awal ruangan tersebut tidak ada rencana mengubah ruangan Ketua Dewan Pengarah BRIN,” tegasnya. 

Dia juga menyebutkan kebutuhan renovasi hanya untuk wakil, sekretaris, dan anggota dewan pengarah. Selain itu, penataan ulang dan revitalisasi ruangan di lantai 2 kantor BRIN akan tetap dilakukan.

Menurut Handoko, pertimbangan efektivitas koordinasi dan komunikasi para Dewan Pengarah BRIN menjadi alasan utama dilakukan penataan ulang fungsi ruangan di lantai 2. Selain itu, renovasi yang dilakukan nantinya harus mengedepankan fungsionalitas dan efisiensi anggaran.

Sebelumnya, seluruh lantai 2 gedung itu oleh 1 orang saja, yaitu kepala Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi. Kemudian ruangan lounge, ruang makan, dan ruang audio (mirip fungsi ruang karaoke) di lantai 2 akan dialihfungsikan menjadi ruang rapat besar. 

“Ruangan yang ada di lantai 2 nantinya adalah ruang rapat besar dan kecil, ruang kerja dewan pengarah (2 wakil ketua, sekretaris, 6 anggota Dewan Pengarah BRIN. Ruang kerja ketua Dewan Pengarah tidak ikut diubah sama sekali, seperti rencana semula” katanya.

Baca Juga: BRIN Batalkan Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Senilai Rp 6,1 Miliar

Handoko mengatakan hal tersebut juga yang diminta oleh Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati.

“Sejak awal, Ketua Dewan Pengarah BRIN mengimbau untuk mengurangi hampir 40% luasan Ruang Kerja eks Kepala BPPT tersebut, yang sangat besar itu, untuk dijadikan Ruang Kerja Dewan Pengarah lainnya,” ucapnya.