Lima Partai Besar bakal Berkoalisi di Pemilu 2024, PKS Sentil Presiden Jokowi Tak Ikut Campur

Wacana koalisi lima partai besar yang menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) mendapat taggapan dari PKS.

Melalui Ketua DPP PKS bidang Koordinasi Kehumasan, Mardani Ali Sera menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak ikut campur dalam pertarungan partai di Pemilu 2024 nanti.

Lima partai yang terdiri dari Gerindra dan PKB (KKIR), serta Golkar, PAN dan PPP (KIB) sebelumnya melakukan pertemuan bersama. Dalam pertemuan itu presiden Jokowi juga ikut hadir.

Mardani Ali Sera meminta Jokowi cukup mempersiapkan Pemilu 2024 yang adil dan sehat.

"Jadi jangan ada bayang-bayang Pak Jokowi. Cukup siapkan agar Pemilu 2024 nanti terbentuk kontestasi yang fair, adil dan sehat. Kontestasi karya, gagasan yang tak perlu cawe-cawe, yang menang siapa. Biar rakyat yang menentukan," terang Mardani Ali Sera dikutip dari Suara.com, Selasa (4/4/2023).

Menurutnya, penggabungan koalisi besar ini lebih baik dilakukan di putaran kedua Pilpres 2024. Menyusul koalisi yang saat ini sudah cukup baik dalam menentukan capres dan cawapresnya masing-masing.

Bukan tanpa alasan, Mardani Ali Sera khawatir Pemilu 2024 tak jauh berbeda dengan 2019 lalu. Dua pasangan capres-cawapres menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang dinilai tak sehat.

"Sebenarnya (koalisi) yang sekarang kan lebih ideal. KIB sendiri, KKIR sendiri, KKP dan Perubahan untuk Persatuan juga sendiri. Nah tinggal PDIP, punya golden ticket, mau sendiri atau gabung dengan koalisi yang ada. Kalau cuma dua pasang (capres-cawapres) buat saya tidak sehat," terang dia.

Mardani Ali Sera menyebutkan bahwa koalisi besar di awal-awal ini akan merugikan masyarakat. Pasalnya masyarakat tak mendapat pendidikan politik yang sehat karena kontestasi yang minim.

Baca Juga: Megawati Tak Datang Silaturahmi Ramadhan, PDI Perjuangan Tepis Ditinggal Pembentukan Koalisi Besar

"Jadi kalau koalisi kecil itu kan masyarakat bisa menilai. Bisa menentukan dan tertarik dengan visi yang akan dibawa. Kalau gabung ramai-ramai memang bagus untuk stabilitas pembangunan. Tapi bagaimana pemilu dan demokrasi ini jadi wadah pendidikan politik rakyat. Jadinya nanti tidak menarik dan masyarakat tidak terlibat karena tidak ada kontestasi," ungkap dia.