/
Selasa, 06 Juni 2023 | 15:30 WIB
Jokowi dan Megawati tampak senyum ketika disinggung proposal perdamaian Prabowo Subianto yang ditolak Ukraina

Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri tampak senyum-senyum ketika menanggapi soal proposal perdamaian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang langsung ditolak Ukraina

Momen tersebut terekam kala Presiden Jokowi bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang didampingi Puan Maharani dan Ganjar Pranowo menggelar konferensi pers seusai gelaran Rakernas di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Selasa (6/6/2023).

Saat sesi tanya jawab itu, salah satu awak media sempat menanyakan mengenai mencuatnya proposal perdamaian yang dikemukakan Menhan Prabowo Subianto kala menghadiri Forum Shangri-La Dialogue di Singapura. 

Ketika disinggung apakah proposal tersebut merupakan inisiatif yang berasal dari dirinya, Jokowi tampak senyum begitu pula Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menoleh ke arah Jokowi juga sambil senyum. 

Jokowi pun menyebut bahwa munculnya proposal perdamaian itu merupakan inisiatif dari Prabowo Subianto, bukan dari dirinya.

"Itu dari Pak Prabowo sendiri, ini mungkin nanti atau besok akan ada penjelasan soal apa yang pak Menhan sampaikan," terangnya. 

Lebih jauh, ia berpesan bahwa pemimpin ke depan yang penting itu nyali nomer satu. 

"Ke depan pemimpin seperti pak Ganjar Pranowo ini, nyali dan berani itu nomer satu," tukasnya.  

Sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto menuai sorotan usai mengusulkan proposal perdamian terkait konflik Rusia-Ukraina, dimana usulan itu langsung ditolak dengan tegas oleh delegasi Ukraina.

Baca Juga: Belum Umumkan Nama Pendamping Meski sudah Muncul Nama Erick Thohir, Prabowo Subianto bakal Diskusi Bareng Jokowi

Dalam proposal itu, Prabowo mengusulkan beberapa poin di antaranya gencatan senjata, penarikan mundur pasukan dari kedua negara sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata sehingga dapat menghadirkan wilayah demiliterisasi, serta pembentukan pasukan penjaga perdamaian dan pemantau PBB, dan referendum di wilayah sengketa.

Load More