Koalisi Gerindra-PKB Tidak akan Tentukan Capres dan Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan belum ada keputusan mengenai calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang dibentuk Gerindra dan PKB.

Muzani berujar ketua umum Gerindra dan PKB, Prabowo Subianto serta Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masih melakukan pertimbangan sebelum memutuskan menentukan capres dan cawapres yang bakal maju pada 2024.

"Bahwa sampai hari ini belum diputuskan tentu saja beliau harus terus melakukan perhitungan-perhitungan dan karena itu pasti beliau akan mengambil keputusan tentang itu bersama Pak Muhaimin," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Muzani menegaskan Koalisi KIR tidak akan mengambil keputusan penting tanpa ada persetujuan kedua ketua umum, Prabowo dan Muhaimin.

"Kami tidak akan mengambil keputusan penting tentang calon presiden, calon wakil presiden, yang akan diajukan oleh koalisi antara Gerindra dan PKB tanpa persetujuan Pak Muhaimin," kata Muzani.

Hasil Ijtima Ulama

Sebelumnya, Ijtima Ulama Nusantara telah menyepakati beberapa poin. Salah satunya ialah memberikan mandat kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi pemimpin nasional 2024.

Mandat itu tercantum dalam poin ketiga hasil rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara. Diketahui Ijtima Ulama Nusantara sebelumnya diselenggarakan PKB pada 13-14 Januari 2023 di Hotel Millenium, Jakarta.

"Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangakan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024," bunyi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara dari keterangan tertulis, Senin (16/1/2023).

Baca Juga: Profil Ferdinand Hutahaean, Eks Politisi Demokrat yang Kini Gabung ke Gerindra

Selain memberikan mandat tersebut, Ijtima sekaligus memberikan Cak Imin hak untuk mengambil keputusan terkait PKB.

"Dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB," lanjut bunyi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara poin ketiga.

Berikut kesepakatan lengkap yang menjadi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara:

1.Menjadikan Ijtima Ulama Nusantara ini sebagai forum silaturahmi para ulama, baik kyai dan maupun nyai, yang concern terhadap politik kebangsaan untuk terus berperan mengedukasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Partai Kebangkitan Bangsa.

2. Ijtima Ulama Nusantara meminta DPP PKB agar menyerukan kepada seluruh kepengurusan tanfidziah dari mulai pusat sampai ke daerah untuk melakukan komunikasi yang unstensif dengan dewan syuro, termasuk memfasilitasi dewan syuro melaksanakan kegiatan yang serupa dengan Ijtima Ulama Nusantara ini sehingga seluruh kebijakan dan produk perjuangan dari PKB bisa tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat.

3. Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangakan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024, dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB.