Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai wajar keinginan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengincar kursi calon presiden (capres) seandainya memutuskan bergabung di Koalisi Besar.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, syarat tersebut lumrah, mengingat PDIP partai terbesar dan partai pemenang Pemilu 2019. Apalagi PDIP bisa mengusung sendiri capres dan cawapres.
"Bahwa PDIP mengajukan calon presiden sangat wajar karena dia kan partai terbesar dan bisa mengusung sendiri malah. Jadi itu sesuatu yang wajar-wajar saja," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2023).
Meski wajar, Yandri menekankam tentu semua itu perlu didudukan bersama melalui musyawarah. Termasuk mengenai penentuan capres di koalisi besar.
Menurutnya, PDIP tetap perlu melakukan musyawarah bersama dengan partai lain, apakah calon yang mereka ajukan nantinya diterima atau tidak.
"Nggak apa-apa PDIP begitu. Tapi nanti kalaupun PDIP mau gabung masuk di koalisi kebangsaan ya tentu kan akan ada musyawarah, apakah calon dari PDIP itu menjadi kesepakatan kan perlu dimusyawarahkan dulu," kata Yandri.
Karena itu, Yandri mengingatkan PDIP sekalipun mematok syarat kursi capres tetapi PDIP tidak bisa memaksakan kehendaknya dalam berkoalisi.
"Tapi kan nggak bisa ngotot kalau misalkan nanti musyawarah nggak disepakati, ya itu artinya perlu ada kesepahaman bersama. Tapi PDIP kan bisa ngusung sendiri. Itu hebatnya PDIP kan," ujar Yandri.
"Jadi kalaupun misalkan di sini nggak diterima nanti, ya dia kan bisa ngusung sendiri. Ya kan. Dan bisa cari wakil presiden sendiri kan," kata Yandri.
Baca Juga: Soal Kemungkinan KIB Bubar Jalan, PAN: Mungkin Ada Potensi Bulat, Ada Potensi Tidak Bulat
Tetapi sejauh ini, ditegaskan Yandri, koalisi besar masih terbuka untuk PDIP bergabung.
"Sampak sekarang masih baik-baik saja sih. Sangat terbuka. Terbuka sekali. Masih sangat cair," kata Yandri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Viral Taiwan Resmi Larang Indomie Soto Banjar Usai Temukan Kandungan Berbahaya
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024