Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan, bahwa pembicaraan antara ketua umum partai politik dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka beberapa waktu lalu, tidak membahas soal politik praktis.
Hal itu disampaikan Hasto merespons tuduhan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi terkait dugaan tidak netral dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik soal Presiden Jokowi yang mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka untuk konsolidasi Pilpres 2024.
"Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh (bakal capres-cawapres), kita tidak berbicara tentang politik praktis,” kata Hasto ditemui di SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).
Hasto menyampaikan, dalam pertemuan tersebut, membahas tentang kebijakan yang berkesinambungan soal menghadapi tantangan bangsa ke depan. Menurutnya, hal itu dinilai wajar agar pemimpin masa depan mampu mewujudkan visi ke depan.
"Sehingga dengan adanya kesepahaman itu dapat dibangun suatu dialog-dialog antar pimpinan partai politik. Sehingga di situ tidak dikerucutkan (soal nama bakal capres-cawapres) di istana,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, partainya memiliki banyak pengalaman dalam menempatkan sesuatu baik urusan politik praktis, maupun urusan terkait dengan kepentingan membangun bangsa dan negara. Hal itu juga menurutnya sudah menjadi sikap Presiden Jokowi.
Untuk itu, kata dia, yang dibahas di dalam pertemuan di istana adalah mengenai isu-isu kebangsaan yang menyangkut masa depan bangsa serta negara.
"Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu leverage dalam kemajuan Indonesia ke depan, itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan negara," tuturnya.
"Tidak ada berbicara tentang orang per orang, yang terkait dengan pemenangan Pemilu 2024,” sambungnya.
Pernyataan Demokrat
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, membantah jika Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah juga mengumpulkan partai-partai politik koalisi pemerintah di Istana untuk membahas koalisi.
Pernyataan itu menanggapi pernyataan eks Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menyebut beberapa kali SBY pernah mengadakan pertemuan yang sama seperti halnya yang dilakukan Presiden Jokowi.
"Pak SBY setahu kami tidak pernah mengumpulkan parpol pendukung di Istana buat bentuk koalisi pilpres. Apalagi bahas-bahas strategi pemenangan koalisi untuk pilpres," kata Herzaky kepada wartawan, Senin (8/5/2023).
Ia mengatakan, memang SBY pernah mengumpulkan para pimpinan parpol, namun hal yang jadi pembahasan yakni bagaimana mengawal kebijakan dan program pro rakyat yang diputuskan pemerintahan SBY agar diterima di parlemen dan dapat dirasakan betul manfaatnya di masyarakat.
"Agar bantuan benar-benar sampai ke rakyat, bukan bantuannya diambil kembali setelah Presiden meninggalkan lokasi acara," tuturnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Diserang gegara Dianggap Cawe-cawe Pilpres 2024 di Istana, PDIP: Itu Proses Dialog, Tidak Salah
-
Mega, Jokowi, Hingga Ganjar akan Sampaikan Pidato Politik di Puncak Perayaan Bulan Bung Karno di GBK
-
Bantah Jokowi Cawe-cawe Urusan Pilpres, PDIP: Presiden Hargai Sikap NasDem Usung Anies
-
Jika Ingin Ganjar Pranowo Menang, PDIP Diminta Perhatikan 3 Hal Ini
-
Pastikan Daftar Caleg PDIP untuk Pemilu 2024 Telah Disusun, Megawati akan Pimpin Rapat Finalisasi
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024