Suara.com - Terdapat 8 fraksi di DPR RI yang menolak sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024. Sikap ini adalah respon dari isu Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutus sistem pemilu coblos partai.
Pernyataan sikap itu dilakukan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (30/5/2023) kemarin. Simak profil singkat 8 partai yang tolak mentah-mentah pemilu sistem proporsional tertutup berikut ini.
1. Partai Demokrat
Partai Demokrat didirikan pada 9 September 2001 kemudian disahkan pada 127 Agustus 2003. Sejak awal berdirinya, Partai Demokrat tidak lepas dari pengaruh eksistensi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kesuksesannya memangku Presiden RI selama dua periode turut andil dalam mendongkrak popularitas Partai Demokrat. SBY terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2015–2020.
Setelah SBY lengser, jabatan Ketua Umum Partai Demokrat jatuh pada sang putra sulung, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga saat ini. AHY mengumumkan Partai Demokrat memberikan dukungan pada Anies Baswedan untuk maju sebagai capres 2024.
2. PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai politik berbasis Islam yang bercikal bakal dari penentangan sejumlah tokoh Islam terhadap kebijakan Presiden RI ke-2, Suharto. Kebijakan yang dimaksud adalah mengharuskan agar tiap-tiap ormas menjadikan Pancasila sebagai asas mereka.
Ahmad Syaikhu kini menjabat sebagai Presiden PKS periode 2020-2025. Jelang Pemilu 2024, PKS resmi mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
3. Partai NasDem
Partai Nasdem yang dibentuk pada 26 Juli 2011 ini merupakan singkatan dari partai Nasional Demokrat. Pembentukan partai dicetuskan oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang kemudian dideklarasikan pada 1 Februari 2010.
Partai NasDem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Ketua NasDem, Surya Paloh memandang sosok Anies sebagai capres "the best" yang sejalan dengan perspektif partainya.
4. PPP
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang didirikan pada 5 Januari 1973 ini merupakan hasil gabungan dari empat partai berbasis Islam.
Keempat partai itu adalah Partai Nahdhatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).
Berita Terkait
-
Bingung Tak Punya Visi Misi Jelang Nyaleg, Aldi Taher Malah Ramai Didukung Netizen: Gue Pilih Lo Bang!
-
Cawe-cawe Jokowi Di Pemilu 2024 Berbalas Sindiran Anies Soal Penjegalan
-
Bawaslu Belum Terima Laporan PPATK soal Aliran Dana Jaringan Narkoba di Pemilu 2024
-
NasDem Klaim Ada Suprise Cawapres Anies Baswedan dalam Hitungan Hari
-
JK Dukung Langkah Cawe-cawe Jokowi untuk Jaga Demokrasi
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024