Parpol hingga Politisi Memanfaatkan Hasil Survei Elektabilitas Capres-cawapres untuk Propaganda

Suara.com - Partai politik dan politisi disebut sebagai pihak yang memanfaatkan hasil survei elektabilitas dan popularitas secara vulgar yang dikembangkan dengan propaganda.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurniasyah dalam diskusi daring bertajuk 'Survei Yang Membagongkan' pada Sabtu (25/11/2023).

Menurut Dedi, seharusnya survei elektabilitas lembaga survei tidak bisa menjadi indikator dalam waktu yang panjang.

"Survei hanya dapat diyakini sebagai gambaran umum saja," katanya seperti dikutip Antara.

Masih menurut Dedi, lembaga survei menjadi salah satu instrumen untuk menjaga demokratisasi tetap tumbuh.

"Justru dengan adanya lembaga survei proses demokrasi bisa tumbuh," ujar Dedi

Apalagi, peran lembaga survei yang paling menonjol itu berkaitan dengan popularitas dan elektabilitas kontestan politik dan prediksi kemenangan berdasarkan hitung cepat.

Ia mengemukakan, tidak perlu dilakukan pengawasan lembaga survei secara mendetail untuk menghindari intervensi dari pihak-pihak tertentu.

"Bukan kami menolak transparansi, tetapi hanya menjalankan sesuai koridor metodologis supaya kualitas survei itu terjaga," ujarnya.

Baca Juga: Boediono Puji Ganjar: Kalau soal Politik Beliau Suhunya

Survei Internal

Sebelumnya diberitakan, calon presiden RI nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan, pihaknya memiliki survei internal mengenai elektabilitasnya untuk Pilpres 2024.

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengklaim bahwa hasil elektabilitasnya masih bagus. Bahkan menurutnya tidak benar bila dikatakan lembaga-lembaga survei lain, elektabilitasnya di Pulau Jawa buruk.

"Saya punya banyak survei yang semua saya baca, dan saya punya survei internal kok tidak sama informasinya itu," kata Ganjar ditemui di kediaman Wapres ke-11 RI Boediono di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

Ia menegaskan kembali, jika tak benar kalau ada yang menyebut elektabilitasnya turun atau tak ada dukungan di Pulau Jawa.

"Artinya, informasinya tidak benar," tuturnya.