Suara.com - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa partainya tetap mendukung pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta. Ia memastikan PKB akan melaksanakan Undang-Undang terkait pembangunan IKN Nusantara.
"PKB sampai hari ini masih ya, ya yakin bahwa Undang-Undang IKN itu harus dilaksanakan," ujar Cak Imin kepada wartawan di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Cak Imin turut menanggapi penolakan PKS terkait pemindahan IKN. Menurutnya penolakan merupakan hal yang wajar dan otoritas partai politik lainnya.
"Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi intinya dinamika biasa," ucap Cak Imin.
Adapun Cak Imin kini diusung menjadi cawapres oleh Koalisi Perubahan. Koalisi tersebut terdiri dari PKB, PKS dan Partai NasDem. Ia berpasangan dengan capres Anies Baswedan.
Sebelumya diberitakan, PKS menolak pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan pihaknya tetap ingin mempertahankan status ibu kota di Jakarta.
Gagasan ini ia sampaikan dalam sambutannya di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS. Terpisah, selesai acara ia menegaskan gagasannya tersebut.
Ya memang apa yang tadi disampaikan pertama adalah terkait dengan IKN ya, kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," tutur Syaikhu.
Sementara itu mengenai pembangunan yang kadung berjalan di IKN, Syaikhu memastikan tidak akan menyetop. Nantinya pembangunan akan berlanjut, hanya saja setelah selesai fungsinya akan dialihkan. Bukan lagi sebagai ibu kota, kawasan IKN iti akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Jelang Kampanye, Cawapres Cak Imin: Pemilu Damai Bakal Sia-sia Jika Ada yang Curang
"Lalu bagaimana dengan yang sekarang sudah dibangun di Kalimantan? Tetap, di ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indoensia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaiku.
Respons Anies
Sementara itu, Anies tak menegaskan akan mengakomodir gagasan PKS yang menolak memindahkan IKN di Kalimantan.
Kendati begitu, Anies menyampaikan bahwa memang yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan pertumbuhan. Pemerataan pertumbuhan itu salah satu caranya melalui pembangunan di berbagai wilayah, tidak hanya satu.
"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," kata Anies usai menghadiri acara PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).
Anies mengingatkan agar jangan sampai terjadi ketimpangan hanya karena pertumbugan yang tidak merata.
"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Ini lah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," ujar Anies.
"Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," sambungnya.
Berita Terkait
-
Jelang Kampanye, Cawapres Cak Imin: Pemilu Damai Bakal Sia-sia Jika Ada yang Curang
-
Janji Ganjar Usai Dicurhati Anak Muda Pontianak: Buat Creative Hub Di Seluruh Indonesia
-
Anies Baswedan: Indonesia Kini Jadi Negara Kekuasaan, Penguasa Atur Hukum Buat Kepentingannya
-
Timnas Amin Sindir Prabowo dan Ganjar yang Tak Hadir Diskusi Walhi: Miskin Gagasan!
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024