Suara.com - Peretas, -yang belum diketahui bekerja secara individu atau kelompok- menggunakan nama alias Jimbo mengaku telah menjual data 252 juta daftar pemilih tetap (DPT) dari website KPU.
Cara yang digunakan hacker tersebut tidak dirincikan secara langsung. Namun, menurut ahli keamanan siber, hacker itu menggunakan metode phishing.
Disampaikan oleh Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, metode lain yang mungkin digunakan pelaku untuk mencuri data KPU adalah social engineering dan injeksi malware.
"Dalam tangkapan layar lain yang dibagikan oleh Jimbo, terlihat halaman situs web KPU yang kemungkinan berasal dari halaman dasbor pengguna," kata dia dalam keterangan resminya, dikutip pada Rabu (29/11/2023).
"Dengan adanya tangkapan layar tersebut, kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan peran admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id menggunakan metode phishing, social engineering, atau melalui malware," sambungnya.
CISSREC melaporkan bahwa Jimbo berusaha menjual data KPU sekitar 204 juta warga Indonesia dengan harga US$74 ribu atau sekitar Rp 1,2 miliar.
Jimbo membagikan 500 data contoh di situs darkweb Breachforums. Akun tersebut juga mengunggah beberapa tangkapan layar dari situs web Cek DPT Online milik KPU untuk memverifikasi data yang diperoleh.
"Jimbo juga menyatakan dalam postingan di forum tersebut bahwa dari data 252 juta yang berhasil diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi. Setelah dilakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik, jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," tulis Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha.
Data tersebut termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor paspor untuk pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta kode Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca Juga: Siapkan Topik Debat Pilpres 2024, KPU Undang Akademisi hingga Jurnalis
KPU memverifikasi data dari sampel yang diberikan oleh Jimbo. Hasilnya, data yang dikeluarkan dari situs web Cek DPT Online sama persis.
Berita Terkait
-
Klaim Mengusung Gagasan, Anies Minta KPU Segera Umumkan Jadwal Debat Capres-Cawapres
-
252 Juta DPT Pemilu Bocor, Begini Cara Hacker Jimbo Colong Data KPU RI
-
Hacker Jimbo Curi Data Pemilih, Bareskrim Langsung Koordinasi ke KPU
-
252 Juta DPT KPU Diduga Bocor, Bareskrim Polri Turun Tangan
-
Siapkan Topik Debat Pilpres 2024, KPU Undang Akademisi hingga Jurnalis
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024