Ogah Jadi Ban Serep, Mahfud MD Minta Menkopolhukam Bisa di Bawah Wapres ke Megawati

Suara.com - Calon wakil presiden RI nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan bahwa dirinya bukan hanya sekedar ban serep jika terpilih menjadi wakil presiden. Nantinya Mahfud bakal berperan untuk membenahi persoalan hukum dan pemberantasan korupsi.

Mahfud menceritakan kala dirinya diminta mengemban tugas sebagai cawapres menemani Ganjar Pranowo, yang diusung adalah perbaikan soal hukum hingga pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikannya dalam acara Mukernas III MUI di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (1/12/2023).

"'Partai kami ber-empat, Pak Mardiono, saya, Pak Hari Tanoe, Pak Oso ingin hukum ditegakkan, korupsi diberantas, yang sering dilakukan Pak Mahfud selama ini supaya dilanjutkan' (menirukan Megawati). Itu tugas pokok," kata Mahfud.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kata Mahfud, kala itu mengatakan kondisi birokrasi di Indonesia sudah rusak. Sehingga Mahfud diminta untuk membenahi.

"Bu Mega waktu itu jelas mengatakan, Pak Mahfud sekarang ini birokrasi kita sudah rusak, ‘dikira saya enggak tahu mereka korupsi, tahu. Aparat penegak hukum, polisi, seperti itu, pengadilan seperti itu, Pak Mahfud benahi ini jadi Cawapres," tuturnya.

Mahfud lantas berbicara kepada Megawati dengan meminta untuk dibukakan akses tugas Menkopolhukam kepada Wakil Presiden. Sehingga nantinya Menkopolhukam akan di bawah kendali Wapres.

"Sehingga saya bisa melanjutkan karena saya sudah tahu, masalah-masalah penegakan hukum di situ. 'Oh iya, silakan'," tutur Mahfud.

Untuk itu, kata dia, ketika dirinya nanti menjadi Wapres tidak hanya akan jadi ban serep. Sebab tugasnya jelas membenahi persoalan hukum hingga pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Perbedaan Sikap Gibran dan Kaesang Tanggapi FX Rudy yang Sebut Iriana Tak Hadiri Pemakaman Ibunda Jokowi

"Jadi intinya, saya katakan, saya tidak bisa hanya menjadi ban serep, saya harus punya satu tugas yang jelas, bahwa masalah hukum, pemberantasan korupsi diserahkan ke saya," ujarnya.

"Oke, karena itu selama ini itu tugasnya Jaksa Agung, Polisi dan sebagainya dikoordinir oleh Menkopolhukam. Nah wapres enggak ada akses langsung ke situ, selama ini enggak punya akses, kalau saya ke wapres ini berikan ke saya, kewenangan," sambungnya.

Terkait itu, Mahfud menyebut Megawati setuju. Terlebih juga Ganjar merasa setuju.

"Setuju, Bu Mega setuju, saya bicara ke Mas Ganjar. Malah bagus. Jadi insya allah nanti tidak akan terjadi sekedar cadagangan, hanya upacara-upcara seperti itu, saya kira mubazir," pungkasnya.