Suara.com - Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ruhut Sitompul menyindir pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat perdana Pilpres 2024 soal fenomena orang dalam (ordal) yang dinilai merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, Anies dianggap hanya pintar menunjuk pihak lain terkait fenomena ordal tersebut.
"Dan ini mengenai ordal ini, ini mohon maaf. Anies ini hanya pintar menunjuk hidung orang lain. Tapi dia tidak belajar menunjuk hidungnya," kata Ruhut di Media Center Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).
Ia mengatakan, bahwa Anies sudah melakukan praktik ordal tersebut dengan adanya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) kala masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Lupa waktu jadi Gubernur dengan apa, TGUPP. Lupa dia? Ordal-nya dia itu, tim suskes dia semua itu di sana. Berapa banyak APBD untuk membayar gajinya. Itu fakta, tapi ya mungkin waktu ya membuat Pak Ganjar, Pak Mahfud nggak diberi waktu untuk menanggapinya," katanya.
Lantaran itu, Anies dalam debat perdana justru mempertanyakan hal-hal sudah pernah dilakukan.
"Termasuk mengenai HAM. Ya kurang apa peristiwa mengenai bagaimana dunia juga mengutuk kejadian pilgub waktu mengantarkan beliau menjadi gubernur, itu ngeri sekali. Ngeri banget kalau kata orang Betawi. Di sana, maaf saja, character assasination, fitnah, SARA, dan hal lain sebagainya dilakukan," katanya.
Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung fenomena ordal yang dinilai merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
"Fenomena ordal ini menyebalkan, mau ikut kesebelasan ordal, jadi guru, ordal, tiket konser, ordal. Ini yang membuat meritokratik tidak berjalan, etika luntur," kata Anies dalam segmen 4 sesi tanya jawab antar kandidat Debat Capres di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat (12/12/2023).
Baca Juga: Kubu AMIN Singgung Borok di Lingkungan Polri: Sulit Naik Pangkat Kalau Tak Punya Ordal
Menurutnya, ketika ordal terjadi di proses paling puncak, maka rakyat kebanyakan.
"Saya merasakan, beberapa guru komentar, pengangkatan guru membutuhkan ordal, wong di Jakarta ordal, kenapa kita gak pake ordal? tatanan demokrasi ini menjadi rusak,"ujarnya.
Fenomena ordal ini disampaikan Anies ketika merespon jawaban calon presiden 02 Prabowo Subianto tentang putusan MK yang membolehkan umur calon presiden dan calon wakil di bawah usia 40 tahun.
Namun keputusan tersebut dianggap melanggar etika karena menguntungkan salah satu paslon cawapres yang usianya belum cukup 40 tahun yaitu Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi dan ponakan Ketua MK, dan kini Gibran menjadi pasangan Prabowo Subianto pada pilpres kali ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024