Debat Cawapres. Mahfud MD: Hai Koruptor Kutabrak Kau!

Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyinggung soal pentingnya penegakan hukum dalam proses pembangunan dan pertumbungan ekonomi. 

Pernyataan itu disampaikan Mahfud Md dalam debat cawapres yang digelar di Jakarta Convention Center, Jumat (22/12/2023).  Alasan Mahfud menyinggung soal penegakan hukum, karena untuk memberikan kepastian terutama bagi para investor. Pasalnya, Menko Polhukam itu tidak menampik jika masih maraknya kasus korupsi di pemerintahan sangat mengganggu jalannya pembangunan dan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi selama 7 persen adalam setahun, tapi masalahnya banyak korupsi, dan ini ada di sektor-sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor dan investasi dan itu memang betul terjadi," kata Mahfud dalam pemaparan visi-misinya di debat perdana cawapres.

Mahfud pun membeberkan sektor yang masih rawan terjadinya korupsi. 

"Korupsi terjadi di tiga matra alam ini, ada korupsi di tanah dan pertambangan, kita ke laut ada korupsi di kelautan, di udara ternyata ada juga korupsi," imbuhhya.

Mahfud pun sempat menemuka fakta terkait kasus korupsi di masyarakat saat berkampanye di sejumlah daerah. 

"Lalu ada anak di Bandung Barat yang mengatakan 'Bapak saya ingin terbang meraih cita' tapi kenyataannya dia tak bisa terbang," ucapnya.

Mahfud pun menegaskan, perlu pemimpin yang berani memberantas korupsi demi bisa memberikan kepastian kepada para investor. 

"Mau investasi malah mereka (investor) diperas, lalu kalau ketauan (memberikan sesuatu) ditangkap dan dianggap menyuap. Oleh sebab itu, mereka mengatakan "kami perlu seorang penegak hukum seperti bapak (Mahfud Md)",  beber Mahfud.

Baca Juga: Disindir Ikut Potong Tumpeng Proyek IKN, Pendukung Auto Kicep saat Cak Imin Kena Ulti Gibran

"Kita harus lawan korupsi, meminjam istilah anak muda (mengatakan) 'Hai koruptor kutabrak kau!'. (Ini penting) dalam rangka pemerataan," lantang Mahfud. 

Sebagai informasi, debat kali ini bertema ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital, kemudian keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, lalu soal investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan.