Suara.com - Putri Gus Dur, Alissa Wahid, menyoroti pendapat komika Kiky Saputri soal Pemilu satu putaran. Alissa menyebut bahwa pandangan Kiky berbahaya.
Menurut Alissa Wahid dua isu yang disoroti Kiky Saputri soal pemilu satu putaran memuat informasi yang misleading.
"Ada dua isu disentuh @kikysaputrii di sini: Bansos dan 1 putaran. Keduanya menurut saya misleading, apalagi kalau kita bicara jangka panjang Indonesia. Bukan hanya Pemilu 2024," kata Alissa Wahid dikutip Suara.com dari X, Senin (5/2/2024).
"Soal Pemilu 1 putaran, tidak bisa disederhanakan soal hemat anggaran. Ini cara pandang bahaya sekali," imbuh wanita yang aktif di organisasi Gusdurian ini.
Alissa menjelaskan, penyelenggaraan pemilu 2 putaran ada tujuan dan persyaratan tersendiri. Sebuah pemilu bisa dilakukan satu putaran bukan hanya dilihat dari jumlah suara total tapi juga melihat suara minimal provinsi dan daerah tertentu.
"Syarat satu putaran bukan hanya menang minimal 51% total soara. Ada syarat dapat minimal 20 persen di minimal 17 Provinsi (untuk 2024). Ini untuk memastikan pemerataan. Kalau hanya 51% saja, bias Jawa. Bisa-bisa para paslon hanya kerja kampanye di Jawa saja," ungkap Alissa Wahid.
Perhitungan ini kemudian dikoreksi Alissa karena saat ini jumlah provinsi di Indonesia 38. Jadi pemilu satu putaran bisa terjadi asalkan minimal mendapatkan 20 persen suara dari 19 provinsi.
Oleh karena itu, Alissa melanjutkan, pemilu dua putaran disiapkan untuk mengantisipasi jika syarat pemilu satu putaran itu tidak terpenuhi.
"Tujuan lainnya, parpol-parpol akan bergabung menjadi 2 kubu di putaran 2. Pendukung paslon yang nggak lolos akan reorientasi. Efeknya? Negara akan lebih stabil karena di parlemen oposisinya nggak sampai 2/3," lanjut Alissa Wahid.
Alissa juga menyoroti risiko jika terjadi satu putaran di Pemilu 2024 yaitu sikap parpol yang akan menjadi oposisi di DPR.
"Kalau terjadi 1 Putaran di 2024, secara sederhana risikonya adalah parpol-parpol pendukung 01 dan 03 akan menjadi oposisi di DPR. Jangan lupa, semua kebijakan negara akan diputuskan bersama oleh Pemerintah dan DPR. Bisa berlarut-larut tuh," ujar Alissa Wahid.
Salah satu isu yang bisa berlarut-larut itu adalah soal Ibu Kota Negara atau IKN. Keputusan program kerja dan kebijakan akan berlangsung alot dan lama jika pihak oposisinya banyak.
"Anggaran IKN yang kabarnya dipaksakan harus digunakan upacara 17 Agustus 2024 bisa saja disoal di DPR. Bisa berlarut-larut karena oposisinya banyak. Belum lagi soal program-program lainnya yang jauh lebih penting. ini harga dan biayanya jauh lebih mahal daripada dua putaran Pilpres," tegas Alissa Wahid.
Sebelumnya, Kiki Saputri menuai pro dan kontra usai cuitannya mengenai pemilu 1 putaran.
"Tap..tap… tapi kan kalo pun bansos ditambah anggarannya, yg akan terima dan bahagia rakyat kecil bang. Alhamdulillah ga sih harusnya?
Berita Terkait
-
Dudung Eks KSAD 'Protes' Seruan Megawati Yang Minta TNI-Polri Netral: Pernyataan Bu Mega Tendensius, Tidak Berdasar
-
Usai Debat Pamungkas, Anies Ditemani Surya Paloh Gelar Kampanye Di Sulut
-
Gaya Anies Tampil Formal Di Debat Pamungkas, Disebut Jadi Kode Siap Pimpin Negara
-
Usai Debat Capres Pamungkas, TPN Pede Ganjar-Mahfud Raup Suara Mayoritas Pemilu
-
Bus Brigade Hanura Kecelakaan, Ini Kata Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024