Suara.com - Yuni Sri Rahayu (41), seorang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Jakarta Selatan tak pernah menyangka dirinya bisa maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024 ini. Dengan modal seadanya, Yuni siap bersaing dengan caleg lainnya agar bisa mengantor di gedung legislator Kebon Sirih.
Selama menggelar kampanye di daerah pemilihannya (dapil) 7 Jaksel yang meliputi Kecamatan Kebayoran Lama, Kebayoran baru, Cilandak, dan Setiabudi, Yuni mengaku hanya mengeluarkan modal sebesar Rp2,5 juta.
Angka yang terbilang sangat kecil dibandingkan pengeluaran Caleg lainnya.
Dana Rp2,5 juta itu, kata Yuni, dipakai untuk keperluan administrasi seperti tes kesehatan dan pembelian Alat Peraga Kampanye (APK).
"Dana segitu untuk tes-tes awal kayak kesehatan, narkoba. Itu enggak sampai Rp500 ribu sih. APK itu sekitar Rp2 juta. Jadi enggak lebih dari Rp2,5 juta," ujar Yuni saat dihubungi Suara.com, Rabu (7/2/2024).
Caleg yang maju lewat Partai Buruh itu mengaku bekerja mengurus tiga rumah di kawasan Jaksel dan mendapat gaji Rp5juta per bulan. Wanita empat anak ini mengaku uang yang digelontorkan untuk kampanye itu berasal dari gajinya selama menjadi PRT.
"Itu saya dapatkan dari hasil saya bekerja sebagai PRT. Saya nggak langsung (keluar uang) Rp2 juta. Saya beli APK ada uang Rp300 ribu saya beli. Ada uang Rp150 ribu saya beli. APK yang saya punya juga cuma stiker, poster, gantungan kunci," jelasnya.
Awalnya, ia mengaku tak memiliki keinginan pribadi untuk menjadi caleg. Namun, organisasi PRT tempatnya bernaung, Jala PRT mendorongnya untuk maju dalam kontestasi politik ini.
"Enggak ada niatan, gak ada mimpi, enggak ada kepikiran kalo aku mau jadi caleg. Tapi karena dorongan dari koordinator, teman-teman PRT, ya saya berpikir panjang dengan istilahnya apa yang bakal saya terima nanti ya udah lah," ucapnya.
Baca Juga: Kampanye Nyentrik Uya Kuya, Blusukan Basah- kuyup Sambil Sentil Caleg 'Bagi Gocap'
Ia mengakui keputusannya ini maju jadi caleg menuai tanggapan positif dan negatif. Namun, ia lebih memilih untuk fokus pada tujuan awalnya, yakni memperjuangkan perlindungan bagi rekan sesama PRT.
"Kita sudah paham kekerasan dan diskriminasi di lingkup PRT. Kayak gaji gak dibayar, yang disiksa, upah dipotong, gak dapat THR, gak dapat libur, sebenarnya kan itu banyak," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Viral Pria Nangis Sesenggukan Curhat ke Anies Baswedan Atas Namakan Nelayan, Ternyata Caleg PKS?
-
Warga Diguyur Minyak Goreng, Langkah Gerilya Caleg untuk Dulang Suara di Pemilu 2024
-
Viral Caleg Bentangkan Spanduk Gambar Prabowo-Gibran di Mekkah: Cari Ridha Allah Jalur Extra?
-
Fadly Faisal Ogah Sebut Partai Ayahnya saat Minta Warga Coblos Haji Faisal: Lu Dikontrak Sama Partai Sebelah Apa Gimana?
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
-
5 Prompt AI Viral: Ubah Fotomu Jadi Anime, Bareng Idol K-Pop, Sampai Action Figure
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
-
Sudah di Indonesia, Jebolan Ajax Amsterdam Hilang dari Skuad
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024