Suara.com - Anggota Dewan Pakar Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Bambang Widjojanto atau BW mengatakan pihaknya tidak menerima permintaan maaf dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengaku salah mengonversikan data C1 TPS dengan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).
"Minta maaf, bagus, tapi dalam sisi hukum nggak bisa cuman minta maaf," kata BW dalam jumpa pers di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).
BW menilai daripada memberikan pernyataan permohonan maaf, semestinya KPU memberikan akses kepada setiap tim paslon untuk melakukan audit terhadap hasil perhitungan suara.
"Salah satu bentuk permintaan maaf itu adalah memberi akses untuk tiap-tiap calon melakukan audit, itu baru," kata BW.
"Kalau sekarang nggak ada gunanya minta maaf itu, sebentar lagi mau Idul Fitri dan Idul Adha kita minta maaf itu di situ aja," lanjut BW.
Menurut BW, perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU terindikasi kuat telah terjadi penggelembungan suara.
Hal itu, kata BW, bisa berdampak serius terhadap psikologis masyarakat.
“Secara psikologis kemudian orang sudah mengatakan sudah lah ngapain kita ikut-ikutan itu lagi. Nah kalau dampak itu dikonversi apakah KPU mau bertanggung jawab terhadap itu?” ungkap BW.
KPU Minta Maaf
Baca Juga: Banyak Laporan Kejanggalan, Bawaslu Setuju Sirekap KPU Perlu Diaudit
Sebelumya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari meminta maaf atas ketidaksesuaian tidak sesuai antara C1 hasil penghitungan suara di TPS dengan Sirekap. Ia menyatakan tidak ada niat untuk memanipulasi hasil pemilu dengan peristiwa ini.
"Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah-ubah hasil suara, karena pada dasarnya formulir C hasil plano diunggah apa adanya sebagaimana situasi yang diunggah oleh KPPS. Itu bisa kita monitor dan bisa kita saksikan bersama-sama,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
"Terhadap kesalahan tersebut, KPU mohon maaf dan akan dilakukan koreksi," imbuhnya.
Hasyim mengaku KPU membuat kesalahan sehingga konversi antara C1 dengan Sirekap tidak sesuai. Namun, dia memastikan KPU melakukan koreksi terhadap kesalahan tersebut.
"Pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah kami koreksi. Yang paling penting KPU ini enggak boleh bohong dan harus ngomong jujur," ucap Hasyim.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024