Suara.com - Anggota Dewan Pakar Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Bambang Widjojanto atau BW mengatakan pihaknya tidak menerima permintaan maaf dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengaku salah mengonversikan data C1 TPS dengan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).
"Minta maaf, bagus, tapi dalam sisi hukum nggak bisa cuman minta maaf," kata BW dalam jumpa pers di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).
BW menilai daripada memberikan pernyataan permohonan maaf, semestinya KPU memberikan akses kepada setiap tim paslon untuk melakukan audit terhadap hasil perhitungan suara.
"Salah satu bentuk permintaan maaf itu adalah memberi akses untuk tiap-tiap calon melakukan audit, itu baru," kata BW.
"Kalau sekarang nggak ada gunanya minta maaf itu, sebentar lagi mau Idul Fitri dan Idul Adha kita minta maaf itu di situ aja," lanjut BW.
Menurut BW, perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU terindikasi kuat telah terjadi penggelembungan suara.
Hal itu, kata BW, bisa berdampak serius terhadap psikologis masyarakat.
“Secara psikologis kemudian orang sudah mengatakan sudah lah ngapain kita ikut-ikutan itu lagi. Nah kalau dampak itu dikonversi apakah KPU mau bertanggung jawab terhadap itu?” ungkap BW.
KPU Minta Maaf
Baca Juga: Banyak Laporan Kejanggalan, Bawaslu Setuju Sirekap KPU Perlu Diaudit
Sebelumya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari meminta maaf atas ketidaksesuaian tidak sesuai antara C1 hasil penghitungan suara di TPS dengan Sirekap. Ia menyatakan tidak ada niat untuk memanipulasi hasil pemilu dengan peristiwa ini.
"Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah-ubah hasil suara, karena pada dasarnya formulir C hasil plano diunggah apa adanya sebagaimana situasi yang diunggah oleh KPPS. Itu bisa kita monitor dan bisa kita saksikan bersama-sama,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
"Terhadap kesalahan tersebut, KPU mohon maaf dan akan dilakukan koreksi," imbuhnya.
Hasyim mengaku KPU membuat kesalahan sehingga konversi antara C1 dengan Sirekap tidak sesuai. Namun, dia memastikan KPU melakukan koreksi terhadap kesalahan tersebut.
"Pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah kami koreksi. Yang paling penting KPU ini enggak boleh bohong dan harus ngomong jujur," ucap Hasyim.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Warga Teror Pekerja Stadion Sudiang, Pembangunan Tribun Selatan Terpaksa Ditinggalkan
- 5 Pilihan HP Samsung RAM 12 GB Agustus 2026, Performa Ngebut Anti Lag
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Timnas Indonesia Bakal Turun dengan Kekuatan Penuh di FIFA ASEAN Cup, Negara Tetangga Was-was
-
2 Pilihan Kulkas Mini Polytron 50 Liter, Hemat Listrik dan Pas untuk Ruang Sempit
-
Hibah Rp800 Juta untuk DWP Tangsel Disorot, Dasar Hukum Pencairan Anggaran Dipertanyakan
-
The First Responders Season 2 dan Pertarungan Otak Melawan Dalang Kejahatan
-
12 Hari Hilang, Perempuan di Tasikmalaya Ditemukan Tewas dalam Sumur Berisi Kobra Jawa
-
BRI Perkuat Ekosistem UMKM Desa Brilian Hargobinangun Sleman
-
Dorong UMKM Tumbuh Berkelanjutan, BRI Peduli Perkuat Ekonomi Lokal Desa Brilian Hargobinangun
-
Revisi Buku Ajar atau Nasib Guru, Mana Prioritas Pendidikan Nasional?
-
Megawati Geram Disebut Oposisi: Buzzer Itu Goblok, Nggak Pernah Baca!
-
BRI Peduli Dampingi UMKM Desa Brilian Hargobinangun agar Makin Berdaya dan Naik Kelas