Suara.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa hak angket kecurangan pemilu adalah suatu langkah yang harus dilakukan di tengah situasi masalah ekonomi dan politik. Terkhusus politik, Hasto menyentil penyelanggaraan Pemilu 2024 yang tidak kredibel.
"Ketika kita dihadapkan pada masalah ekonomi masalah politik lalu pemilu yang seharusnya kredibel menjadi tidak kredibel. Maka hak angket menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan," kata Hasto di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).
Hasto kemudian menyinggung tentang adanya dugaan penjegalan lewat politik dan hukum. Melalui jalur politik, Hasto mengungkit tentang usulan revisi Undang-Undang MD3.
Baca Juga: Sampaikan Amicus Curiae ke MK, Hasto Sebut Megawati Bukan Sebagai Ketum PDIP
Sementara lewat politik, Hasto mengatakan ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
"Maka ini semakin memperkuat hak angket itu," kata Hasto.
Meski begitu, Hasto menyampaikan bahwa hak angket bukan persoalan PDIP. Usulan untuk menggulirkam hak istimewa DPR RI muncul karena kesadaran masyarakat yang ingin demorkasi lebih adil
"Tetapi persoalan hak angket bukanlah persoalan PDIP. Ini muncul dari kesadaran kita bersama," ucap Hasto
"Apakah kita sebagai bangsa mau meletakkan nasib dan tanggung jawab kita ke depan dengan memastikan setiap proses pemilu berjalan dengan fair, berjalan dengan demokratis, dan pemimpinnya betul-betul berjuang bagi bangsa dan negara bukan berjuang bagi keluarganya," lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, pada Kamis (4/4/2024), Ketua DPR RI Puan Maharani hanya menggeleng-gelengkan kepala saat ditanya tentang tak adanya usulan hak angket hingga rapat paripurna penutupan masa sidang sebelum Hari Raya Idul Fitri lalu.
Berita Terkait
-
Sampaikan Amicus Curiae ke MK, Hasto Sebut Megawati Bukan Sebagai Ketum PDIP
-
PDIP: Bambang Pacul Tak Berkenan Maju Pilgub Jateng 2024
-
Hasto Tegas Bantah Isu Pertemuan Jokowi dan Megawati Saat Lebaran
-
Sempat Dicari-cari, Ganjar Akhirnya Lebaran ke Rumah Megawati
-
Mardiono Ikut Halal Bihalal Golkar, Sekjen PDIP Malah Sindir PSI Gerus Suara PPP
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024