Suara.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia, Arifin Nur Cahyo mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pengajuan diri amicus curiae itu berkaitan dengan perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Arief dan Arifin mengaku sebagai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Arief mengatakan bahwa kemenangan Prabowo-Gibran sudah sah dan sama sekali tidak terjadi kecurangan.
Baca Juga:
TKN Prabowo-Gibran Yakin MK Akan Tolak Gugatan Sengketa Pilpres: 01 Dan 03 Tak Punya Bukti Kuat
“Kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 adalah sah dan tidak ada kecurangan karena kami adalah bagian-bagian dari yang mengampanyekan Prabowo-Gibran,” kata Arief di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (18/3/2024).
Selain itu, Arief menyebut kemenangan Prabowo-Gibran di area-area perkebunan sawit di berbagai daerah mencapai 70 persen.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyatakan tidak ada efek bansos dari kemenangan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Sebut Pelaksanaan Pemilu 2024 Rusak Demokrasi, F-PDR Ikuti Langkah Megawati Ajukan Amicus Curiae
“Kemenangan Prabowo-Gibran ini sebenarnya kalau dari meta fisikanya sudah kehendak leluhur nusantara. Kita yang menginginkan agar Indonesia dipimpin oleh presiden yang jauh lebih baik dari Jokowi untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran sosial politik dan ekonomi,” jelas Arief.
Arief mengaku tidak masalah jika amicus curiae-nya tidak menjadi pertimbangan majelis hakim MK. Sebab Hakim MK menyatakan sudah tidak lagi mempertimbangkan amicus curiae yang diajukan pasca 16 April 2024.
Baca Juga:
Tak Mau Kalah dengan Megawati, 10 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Akan Mengajukan Amicus Curiae ke MK
"Enggak apa-apa, enggak dipertimbangkan juga, tapi kami kan menyuarakan, karena itu kami butuh kawan-kawan untuk menyuarakan ini kepada para hakim agar mendengarkan juga kelas pekerja, kelas petani bahwa kelas pekerja dan kelas petani ini butuh ketenangan,” ungkap Arief.
Tag
Berita Terkait
-
Sebut Pelaksanaan Pemilu 2024 Rusak Demokrasi, F-PDR Ikuti Langkah Megawati Ajukan Amicus Curiae
-
Sebut Prabowo Berpeluang Jadi Jembatan Pertemuan Jokowi-Megawati, Budi Arie: Kita Maunya Indonesia Rukun
-
Hasto Balas Pernyataan Otto Hasibuan Yang Sebut Amicus Curiae Megawati Tak Tepat, Begini Katanya
-
TKN Prabowo-Gibran Yakin MK Akan Tolak Gugatan Sengketa Pilpres: 01 Dan 03 Tak Punya Bukti Kuat
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Cara Cek Pajak Tahunan Mobil Listrik Lewat HP, Cepat dan Nggak Pakai Ribet!
-
Biaya Pendidikan Terus Naik, Begini Cara Cerdas Mengelola Dana Daftar Ulang Kuliah
-
Bikin Heboh! Mal Kota Kasablanka Dipasangi Pagar Besi Lancip, Warganet Mulai Berspekulasi, Ada Apa?
-
Misteri di Balik Makam yang Dibongkar: Suami Laporkan Rahasia Gelap Staf Kejari Mojokerto ke Polisi
-
Duel Berdarah di Karo Renggut 2 Korban Jiwa, Polisi Selidiki
-
Arab Saudi Galang 14 Negara Lindungi Jalur Minyak dari Ancaman Houthi Yaman
-
KPR Subsidi 40 Tahun Bisa Jadi Solusi atau Bumerang? Indef Singgung Krisis AS 2008
-
3 Parfum Aroma Powdery Lembut ala Bayi yang Tahan Lama dari Brand Lokal
-
Biar Bibir Halus dan Pink Pakai Lip Balm Apa? Ini 3 Pilihan Bagus Menurut Review Pengguna
-
Wacana Gaji Naik saat OTT Marak, Solusi Palsu Korupsi Kepala Daerah