PKB Respons PDIP Minta Kursi Cawagub Jadi Syarat Dukung Anies: Kami Tunggu Namanya

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid merespons PDIP yang menjadikan kursi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) sebagai syarat mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI. Ia mengaku tak mempersoalkan syarat tersebut.

Jazilul pun meminta PDIP segera mengajukan nama kader partai banteng yang bakal diusung agar bisa segera dibahas bersama PKB.

"Oh boleh, boleh. Boleh kan harus dibahas. (Nama Cawagub) Dibahas bagus," ujar Jazilul di Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Dengan syarat tersebut Jazilul menilai potensi PDIP mendukung Anies di Pilkada DKI bersama PKB cukup tinggi. Karena itu, jika ada syarat yang perlu dibahas, maka harus segera disampaikan.

"Artinya ada kemungkinan Pak Anies akan didukung oleh PDIP. Siapa namanya? Kami tunggu," ucapnya.

Sejauh ini, Jazilul menyebut pihaknya belum menjalin komunikasi dengan PDIP terkait Pilkada DKI.

"Saya pikir belum pada, masih informal. belum resmi," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga menilai peluang PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 masih dihitung. Ia mengatakan dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi.

"Dalam politik benar, yang tidak mungkin hanya menghidupkan orang mati, apa saja masih memungkinkan. Tetapi ini kan harus dihitung betul. Nah, inilah yang sedang kami hitung betul, bahwa peluang itu ada yes, tapi apakah itu pasti terjadi," kata Eriko di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (10/6/2024).

Baca Juga: Elektabilitas Anies Tertinggi Di Survei Litbang Kompas, Waketum PKB: Sesuai Prediksi, Dia Tak Ada Lawan

Kendati begitu, Eriko menyampaikan, pihakmya akan terlebih dahulu melakukan survei. Pasalnya, hasil hitungan masyarakat dengan hitungan partai belum tentu sama.

"Soal kalkulasi politik tentu. Tadi kan sudah saya sampaikan hitungan, 'Oh kalau ini bersama-sama dengan ini secara matematika unggul, betul. Tapi apakah seperti itu, apakah hitungan politik matematikanya sama dengan pilihan rakyat. Ini kan belum tentu, harus disurvei, pertama itu," katanya.

"Temen-temen media kan tadi bilang begitu, bagaimana dengan Pak Anies wakilnya dari PDI Perjuangan, ya kan? Ibu Tri Risma lah dulu, Mas Andika, apakah itu wajar? Nah ini kan harus dihitung dengan betul. Kalau tadi misalnya antara Pak Anies dengan Pak Charles Honoris, itu mungkin masih wajar, antara secara usia atau apa, masih ini. Nah dengan namanya Pak Pramono Anung, yang sudah disampaikan Pak Sekjen, apakah wajar Pak Pramono Anung menjadi wakil? Kan itu kan yang berkembang saat ini," sambungnya.

Untuk itu, ia menilai perhitungan sangat penting dilakukan. Sebab untuk Pilgub Jakarta 2024 di PDIP sendiri banyak nama yang muncul.

"Jadi benar-benar ini masih dihitung untuk Jakarta karena calon-calonnya itu memang mempuni. Ada Bu Tri Risma, ada Mas Andika, ada Ahok. Nah Ahok, Pak Ahok, Pak Basuki Tjahaja Purnama secara aturan kan kemungkinan tidak bisa kan karena beliau sudah pernah jadi gubernur, kan begitu, dan masa yang kemarin bersaing kemudian ini bersama-sama, ya bukan tidak mungkin tapi secara hukumnya itu kecil sekali karena tidak dimungkinkan," ujarnya.