Suara.com - Istana angkat bicara soal peluang Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle menyusul Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung maju di Pilkada Jakarta 2024.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Officer/PCO) Hasan Nasbi menegaskan persoalan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Hal itu disampaikan Hasan menanggapi pertanyaan apakah ada rencana Jokowi melakukan reshuffle kabinet atau tidak.
"Itu hak prerogatif presiden," kata Hasan dihubungi Suara.com, Rabu (28/8/2024).
Hasan sebelumnya telah menegaskan, Pramono ternyata tidak perlu mundur dari jabatannya. Tetapi soal mundur atau tidak, itu menjadi keputusan Pramonoz
"Itu hak politik Pak Pramono. Soal mundur atau tidak itu pilihan beliau," ujar Hasan.
Hasan menegaskan tidak ada kewajiban mundur kendati mencalonkan diri di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, Pramono cukup mengajukan cuti saat masa kampanye.
"Sebab tidak diharuskan mundur oleh aturan. Beliau cukup cuti saja ketika kampanye nanti," kata Hasan.
Selain Pramono, Menteri Sosial Tri Rismaharini belakangan juga disebut-sebut bakal diusung PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jawa Timur. Menanggapi ini, Hasan masih menunggu kepastian majunya Risma.
"Soal Ibu Risma kita tunggu dulu berita resminya. Yang sudah ada kepastian mendaftar sejauh ini adalah Pak Pramono," kata Hasan.
Baca Juga: Ricuh! Ngotot Ikut Masuk Kantor KPU Jakarta, Rombongan Pengawal Pramono-Rano Ribut dengan Petugas
Tag
Berita Terkait
-
Ricuh! Ngotot Ikut Masuk Kantor KPU Jakarta, Rombongan Pengawal Pramono-Rano Ribut dengan Petugas
-
Start dari Markas PDIP, Pramono - Rano Karno Bakal Naik Oplet saat Daftar Cagub-cawagub ke KPU Jakarta Hari Ini
-
Ngaku Tak Pernah Ngemis Jabatan ke Jokowi atau Mega, Pramono Anung Curhat Cuma Kerja di 'Dapur'
-
Ditertawai saat Izin Nyagub di Jakarta, Pramono Anung Curhat Ditantang Jokowi: Apa Challenge-nya?
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024