Dengar Keluhan Warga, Ridwan Kamil Dicurhati Susah Cari Kerja Hingga Soal Disabilitas

Suara.com - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil (RK) melakukan pertemuan dengan warga Jakarta penerima manfaat dari berbagai golongan bernama RK Law. Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan curahan hati (curhat) terkait keresahan di Jakarta.

Ridwan Kamil mengatakan, keluhan pertama disampaikan oleh para penerima beasiswa yang kesulitan mencari pekerjaan. Ia pun berjanji akan memfasilitasi mereka lewat lowongan kerja di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Hari ini saya bersama dengan komunitas RK Law ya, menerima curhatan dari berbagai golongan. Ada curhatan dari penerima beasiswa," ujar RK di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

"Yang tentunya kita kan ada program juga magang di BUMD ya dan perusahaan perusahaan dalam rekomnya Gubernur sehingga mereka yang lulus dari beasiswa yang nanti diteruskan dan diluaskan bisa minimal magang dengan ilmunya, dan ini pernah saya lakukan di dinas-dinas juga," lanjutnya.

Kemudian, RK juga menerima aduan dari kelompok disabilitas terkait pekerjaan dan yang ingin berwirausaha. Ia pun menjanjikan mereka mendapatkan akses modal dari progamnya yang bernama kredit mesra.

"Kalau pameran juga ada bulanan kita pasar malam nutup jalan itu ya car free night, itu juga bagian dari promosi, sambil nanti kalau ada oportuniti lain kayak industri kuliner tuh banyak barista-barista yang juga dari golongan disabilitas itu kita perbantukan," jelasnya.

Selain itu, ada juga pengguna angkutan umum yang mengeluh kepada RK soal masih kurangnya trayek angkutan kota (angkot) mikrotrans. Selanjutnya, eks Gubernur Jawa Barat itu juga menerima keluhan soal tersingkirkannya pasar tradisional dan warung kecil karena kalah saing dengan pasar modern dan mini market.

"Mereka merasa pasar, mini market modern terlalu agresif sehingga warung-warunf di wilayah padat seringkali tersingkir. Nanti rasa keadilannya kita jg berikan solusi," pungkasnya.

Baca Juga: Kepsek PAUD Di Jakarta Timur Curhat 15 Tahun Tak Gajian, Pramono: Ada Sistem Yang Salah