Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan bahwa usai cabut dukungan dari Anies Baswedan, Partai Demokrat diprediksi akan kesulitan diterima kubu Prabowo Subianto atau pun Ganjar Pranowo.
Baik kubu Prabowo dan Ganjar menurut Ginting akan menghitung ulang manfaat dan kerugian menampung Demokrat.
Hal ini karena menurut Ginting, Demokrat memegang mazhab “AHY harus jadi cawapres”. Setelah apa yang terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), dua poros koalisi lainnya akan berpikir betul-betul mengenai Demokrat.
“Ini dibaca oleh Prabowo saya pikir dari kondisi terakhir di mana PKB keluar dari Koalisi maka menyisakan Gerindra, Golkar, PAN, dan jika Demokrat mazhabnya masih AHY harus cawapres, saya kira hitung-hitungannya Prabowo lebih baik menyelamatkan Golkar dan PAN dari pada harus menerima demokrat,” ujar Sudirman di kanal Youtube Hersubeno Point FNN, dikutip Rabu (6/9/23).
“Ini yang dipersoalkan oleh Demokrat ketika keluar dari KPP adalah minta kesetaraan, menurut saya dalam politik tidak ada kesetaraan, di KPP jelas saham itu terbesar ada di NasDem, kemudian ketika ada yang ingin menjadi nahkoda juga akan pecah, kita tahu kalau di PDIP semua ditentukan oleh Megawati bukan Ganjar,” tambahnya.
Ginting mengungkapkan bahwa Demokrat bisa menjadi gelandangan politik apabila Mazhab tersebut tetap kekeh dipegang oleh mereka.
“Di sinilah kemungkinan Demokrat bisa menjadi gelandangan politik, tidak diterima di koalisi Prabowo di mana ada Jokowi, juga tidak bisa diterima di porosnya Ganjar karena ada Megawati ya sangat mungkin,”
Demokrat Tak Syaratkan AHY Jadi Cawapres
Baca Juga: Jokowi dan Ganjar Pranowo Jadi Pemimpin, Relawan: Bangsa Ini Harus Berterima Kasih kepada Megawati
Sementara itu, Demokrat mengklaim pihaknya tidak akan mempersyaratkan agar AHY jadi Cawapres di koalisi lain.
"Saya rasa kita menyerahkan itu (AHY cawapres) kepada partai-partai politik yang berkenan untuk kerja sama dengan kita," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9/23).
Berita Terkait
Terpopuler
- Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Siapa Chika Yenalovy? Istri Kasespri Prabowo yang Jejak Digitalnya Misterius
- 5 Sepatu Lari yang Nyaman untuk Jalan Jauh, Sol Empuk Bisa Buat Traveling
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
Pilihan
-
Tokyo Diguncang Gempa 5,9 M: 37 Orang Terluka, Transportasi Terganggu
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
Terkini
-
17 Kode Redeem FF 25 Agustus 2026: Kesempatan Dapat Voucher dan Skin Senjata Terbaru
-
Apple Diam-Diam Siapkan Server AI Berbasis Chip M5, Ini Bocoran Wujudnya
-
Bidik Dana Rp88,51 T, Begini Cara DSI Cari Tahu Pelanggaran Ekspor
-
Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
-
Review Torriden Dive In Serum Brand Korea, Ampuh Atasi Kulit Kering dan Dehidrasi
-
Mulai 31 Agustus! PKL Dilarang Berjualan di Bahu Jalan dan Trotoar Kramat Jati
-
CPNS 2026 Lulusan SMA Kapan Dibuka? Cek Update Jadwal Pendaftaran
-
Ole Romeny Dijatuhi Sanksi Berat KNVB, Fortuna Sittard Lepas Tangan
-
Enam Perusahaan Kena Sanksi, 1.511 Hektare Lahan Terbakar di Kalimantan
-
Dari Tepian Barito ke Atap Warga: Jeritan Bekantan yang Kehilangan Habitat