Pariwisata Terus Tumbuh, Kemenpar Optimis Sambut 2019

"Untuk PMA masih didominasi oleh Singapura, Tiongkok, dan Korea Selatan sebagai Top 3. Investasi terkonsentrasi di destinasi Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. Hal ini sesuai dengan peran ketiga destinasi ini sebagai pintu masuk utama wisman. Sementara itu untuk PMDN lebih tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur hal ini sesuai dengan sumber dan tujuan wisata bagi wisnus di Tanah Air," terang Menpar.

Bukan itu saja. Daerah pun kini terus berlomba untuk membangun pariwisata di daerah mereka masing-masing. Demam pariwisata sudah merasuk ke daerah di tingkat Pemprov, Pemkot, dan Pemkab. Ini terlihat dari usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pariwisata tahun 2019. Usulan dari daerah yang naik 100 kali lipat dibandingkan dengan usulan tahun lalu.

Usulan daerah untuk DAK Pariwisata tahun 2019 sebanyak 487 daerah yang terdiri dari 27 Provinsi, 460 Kabupaten/Kota. Semua mengusulkan DAK Reguler dengan total nilai Rp 36,63 triliun. Selain itu 61 Daerah yang terdiri dari 9 Provinsi serta 52 Kabupaten/Kota mengusulkan DAK Penugasan total senilai Rp 827,61 miliar.

Namun, karena keterbatasan anggaran pemerintah hanya mengalokasikan sebesar Rp 1,003 triliun. Alokasi ini terdiri atas DAK Reguler sebesar Rp 700 juta dan DAK Penugasan Rp 303,44 miliar. Selain tingginya permintaan atau usulan DAK Pariwisata, daerah dalam memajukkan sektor pariwisata mereka juga gencar meningkatkan kualitas Sumber Daya Pariwisata (SDM) dengan mensinergikan program daerah dengan pemerintah pusat (Kemenpar).

Untuk meningkatkan SDM dilakukan sertifikasi profesi standar ASEAN (MRA TP) melalui Pelatihan Dasar SDM Pendidikan Pariwisata sebanyak 15.750 orang. Sedangkan Sertifikasi Kompetensi sebanyak 66.705 orang. Sementara itu di tingkat masyarakat dilakukan Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona berupa Pelatihan Dasar SDM Masyarakat Pariwisata sebanyak 25.490 orang.

Selain itu juga dibentuk Gerakan Sadar Wisata di destinasi wisata dan sekitarnya sebanyak 4.360 orang. Sementara di kalangan industri pariwisata dilakukan Sertifkasi Usaha Pariwisata Standar ISO, ASEAN, dan SNI. Metodenya dengan memberikan Pelatihan Dasar SDM Industri Pariwisata sebanyak 5.280 orang.

“Kemenpar tahun ini melakukan tiga program strategis dalam meningkatkan kualitas SDM, masyarakat, dan industri pariwisata. Semuanya kita gunakan standar global,” kata Arief.

Bukan itu saja, pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang dikembangkan sebagai ‘Bali Baru’ saat ini mengalami kemajuan signifikan dalam hal 3A-nya, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas.

Penambahan penerbangan langsung terus dikebut diseluruh DPP. Begitu juga pengembangan amenitas yang disesuaikan dengan kebutuhan serta keunggulan daerah. Hingga kini pemerintah telah melakukan banyak investasi di 10 DPP tersebut dan diharapkan segera diikuti swasta.

Baca Juga: Pacu Kunjungan Wisman, Kemenpar Siapkan Workshop Buat Diplomat

Dalam lima tahun ke depan atau 2019-2024 sektor pariwisata membutuhkan investasi sebesar Rp 500 triliun untuk pengembangan 10 DPP tersebut. Kebutuhan investasi tersebut terdiri dari pembiayaan pariwisata sebesar Rp 295 triliun yakni berasal dari pemerintah Rp10 triliun dan swasta Rp 285 triliun, sedangkan investasi pariwisata senilai Rp 205 triliun berasal dari pemerintah Rp170 triliun dan swasta Rp 35 triliun.

Investasi pariwisata dari pemerintah berasal dari Kementerian PUPR Rp 32,5 triliun, Kementerian Perhubungan Rp77,3 triliun, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II Rp 56 triliun, Kementerian Kominfo Rp 0,05 triliun, DAK Pariwisata Rp1 triliun dan Kementerian Pariwisata Rp 3 triliun.

"Selama periode 2019 - 2024 investasi sektor pariwisata antara lain untuk membangun 120.000 hotel kamar, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 100.000 homestay dengan melibatkan peran serta dunia usaha dan UKM pariwisata. Kita akan terus fokus untuk melakukan percepatan di 10 DPP ini sehingga terjadi pemerataan pembangunan kepariwisataan. Imbasnya makin banyak wisman yang bisa kita jaring masuk ke Indonesia," pungkas Menpar.