Sistem Kerja Fleksibel Bisa Dorong Perempuan di Dunia Kerja, Benarkah?

Suara.com - Piihan menikah dan mempunyai anak menjadi salah satu kontribusi banyak pekerja perempuan keluar dari dunia kerja.

Speerti diketahui, salah satu temuan lembaga riset Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), tahun 2016 ada sekitar 1,7 juta perempuan dari 11 juta perempuan usia 20-24 tahun yang keluar dari angkatan kerja karena alasan pernikahan dan punya anak.

Oleh sebab itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menyebut bahwa sistem kerja yang fleksibel sebetulnya bisa mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

"Dengan membuat pilihan kerja yang fleksibel, seperti kerja hibrida dengan tanpa mengorbankan produktivitas," kata Satu Kahkonen seperti dikutip dari ANTARA.

Selain sistem kerja fleksibel, ketersediaaan fasilitas pengasuhan anak berkualitas juga menjadi sorotan Satu Kahkonen untuk mendukung perempuan di tempat kerja. Ia mengatakan bahwa fasilitas pengasuhan itu juga harus terjangkau sehingga memungkinkan perempuan untuk bekerja.

Pihaknya mendorong tersedianya pendampingan dan pelatihan pekerja dan pengusaha perempuan untuk membentuk pemimpin perempuan di masa depan.

Hal tersebut penting karena saat ini jumlah perempuan yang menjadi pemimpin dalam industri masih rendah.

"Pada posisi manajemen senior hanya 30 persen yang perempuan, lima persen di jajaran pimpinan perusahaan, dan hanya 16 persen yang memiliki usaha kecil dan menengah," kata Satu Kahkonen.

Padahal menurut survei ILO terhadap perusahaan di Indonesia, 77 persen perusahaan setuju bahwa keragaman gender dapat membantu meningkatkan kinerja bisnis mereka.

Baca Juga: CEK FAKTA: Inilah Sosok yang Selama Ini Mendampingi Ibu Eny Sampai Dikira Calon Istri Tiko

Hal tersebut menunjukkan mempekerjakan dan mempromosikan perempuan merupakan hal yang positif bagi industri.

"Jadi mempekerjakan dan mempromosikan perempuan tidak hanya masuk akal secara ekonomi, tetapi juga masuk akal secara bisnis," kata Satu Kahkonen.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah dan pengusaha mengeluarkan kebijakan untuk menciptakan ekosistem industri yang memberdayakan perempuan.*