Masa Jabatan Pj Gubernur DKI Diperpanjang, Ini Sederet Kebijakan Kontroversial Heru Budi

Membubarkan TGUPP Anies Baswedan

Ketika menduduki jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono langsung membubarkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk oleh Anies Baswedan.

Heru menilai keberadaan TGUPP bagus, namun ia menyatakan ingin lebih memaksimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemprov DKI Jakarta.

Kurangi titik Wifi gratis di Jakarta

JakWIFI yang dicetuskan di era Gubernur Anies Baswedan pada 28 Agustus 2020, direvisi oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Layanan internet gratis untuk masyarakat itu dikurangi titik aksesnya pada awal januari 2023, dimana hal itu merujuk pada pengurangan anggaran Jak WIFI.

Pemprov DKI Jakarta awalnya mengajukan anggaran Rp174 miliar, namun hanya disetujui Rp56 miliar. Alhasil jumlah titik JakWIFI dari 3.500 berkurang menjadi 1.263 titik.

Rombak direksi Jakpro, MRT dan TransJakarta

Heru Budi Hartono mencopot Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Widi Amanasto. Tak hanya itu, 4 direksi Jakpro juga dicopot oleh Heru.

Baca Juga: Kinerjanya Setahun Jabat Pj Gubernur DKI Dikritik NasDem, Tak Diduga Begini Jawaban Heru Budi

Selain Dirut Jakpro, Heru Budi juga mencopot Dirut PT Mass Rapid Transit (MRT), Mohamad Aprindy dan digantikan dengan Tuhiyat.

Dirut TransJakarta Mochammad Yana Aditya juga dicopot oleh Heru Budi dan digantikan dengan M Kuncoro Wibowo.

Ganti slogan Jakarta

Slogan DKI Jakarta “Kota Kolaborasi” yang diusung Gubernur Anies baswedan juga diganti oleh Heru Budi Hartono.

Slogan tersebut diganti menjadi “Sukses Jakarta Untuk Indonesia". Kebijakan ini pun tak lepas dari pro dan kontra.

Menurutnya, perubahan slogan tersebut adalah hal yang biasa. Ia juga menilai perubahan slogan bukanlah sesuatu yang serius.