Suara.com - Somalia dan Sudan Selatan menjadi dua negara paling korup di dunia. Hal itu terjadi karena buruknya sistem peradilan yang membuat akuntabilitas pejabat publik lemah.
Fakta Somalia dan Sudan Selatan sebagai negara terkorup ini diungkapkan oleh Lembaga Pemantau Korupsi Global Transparansi Internasional.
Dalam laporannya pada Selasa (30/1/2024), organisasi menyatakan menurut Indek Persepsi Korupsi sepanjang 2023, Somalia dan Sudan Selatan, yang terdampak krisis berkepanjangan dan konflik bersenjata, masing-masing mendapat skor 11 dan 13, dari 100, tanpa ada tanda-tanda perbaikan.
Sementara itu, Guinea Khatulistiwa dan Libya masing-masing mendapat skor 17 dan 18. Transparansi Internasional mengukur persepsi korupsi sektor publik di 180 negara, dengan skor dari 0, atau sangat korup, hingga sangat bersih dengan skor 100.
Menurut lembaga tersebut, negara-negara Afrika memperlihatkan kondisi stagnan, yang mengindikasikan benua tersebut masih menunjukkan performa buruk dengan skor rata-rata 33. Sekitar 90 persen negara-negara sub-Sahara Afrika mencatat skor di bawah 50.
Transparansi Internasional mendesak pemerintah di negara-negara sub-Sahara agar memberikan jaminan independensi, sumber daya dan transparansi dalam sistem peradilan agar pelaku korupsi dihukum secara efektif.
Samuel Kaninda, penasihat Transparansi Internasional regional Afrika, mencatat bahwa ada keharusan yang mendesak dalam mengatasi buruknya tata kelola pemerintah, selain mengatasi kudeta dan konflik di di benua tersebut.
“Memperkuat sistem peradilan dan memfungsikan mekanisme akuntabilitas adalah kunci mengakhiri kemunduran yang terus terjadi di kawasan ini dalam rangka melawan korupsi,” kata Kaninda.
Di sub-Sahara Afrika, Seychelles adalah negara dengan tingkat korupsi terendah dengan skor 71, disusul Cap Verde (64), Botswana (59) dan Rwanda (53).
Baca Juga: Habis Hujan Deras Datanglah Banjir, 38 RT dan 23 Ruas Jalan di Jakarta Kebanjiran
Lembaga pemantau itu juga mencatat bahwa Pantai Gading sebagai salah satu negara yang memperlihatkan kemajuan konsisten dalam sepuluh tahun terakhir setelah Presiden Alassane Ouattra menerapkan beberapa terobosan yang meningkatkan mekanisme akuntabilitas dalam pemerintahannya.
Indeks Persepsi Korupsi 2023 menunjukkan bahwa korupsi sudah merajalela di seluruh dunia.
Rata-rata indeks global berada pada angka 43, sementara sebagian besar negara tidak mengalami kemajuan atau bahwa mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir.
“Korupsi memperburuk ketidakadilan sosial dan berdampak tidak proporsional terhadap kelompok-kelompok paling rentan. Di banyak negara, hambatan terhadap keadilan bagi korban korupsi masih ada,” kata Daniel Erikkson, CEO Transparansi Internasional.
“Sudah waktunya mendobrak hambatan dan memastikan masyarakat dapat mengakses keadilan secara efektif. Setiap orang berhak mendapatkan sistem hukum yang adil dan inklusif di mana suara korban didengarkan di setiap tahap. Kalau tidak, hal itu merupakan penghinaan terhadap keadilan,” kata Erikkson. (Antara)
Berita Terkait
-
Verrel Bramasta Janji Sumbangkan Gaji Jika Terpilih Jadi Anggota DPR, Netizen: Yang Gede Itu Tunjangan
-
Contek Inspirasi 5 OOTD Musim Dingin ala Mahalini, Jaket dan Blazer Jadi Koentji
-
Biodata dan Profil Guntur Soekarnoputra, Kakak Megawati Rendahkan Jokowi?
-
Review Anime Moyashimon, Kisah Kampus Pertanian yang Menghibur dan Edukatif
-
Sisi Bucin Chef Juna Dibongkar Kekasih, Ekspresinya Bikin Warganet Heboh: Gak Nyangka..
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Hadapi Badai Efisiensi, Local Media Community Makassar Dorong Diversifikasi Bisnis
-
Ritual Berujung Petaka di Bone: ASN Ngamuk Ngaku Arung Palakka Terpaksa Diikat di Pohon
-
Harga Rice Cooker Miyako Kapasitas 0,6 Liter, Hemat Listrik untuk Anak Kos
-
Surat untuk Hari yang Telah Berlalu
-
TPNPB-OPM Akui Tembak TNI dan Intel di Tolikara, Ada Korban Jiwa
-
Hamsad Rangkuti dan Kisah Perjuangan Melawan Tentara NICA dalam BukuKereta Pagi Jam 5
-
Bukan Pengangkatan Otomatis, Begini Skema Guru PPPK Jadi PNS pada 2027
-
Riset CORE Ungkap Trik Pemerintah Sembunyikan Utang, Dari Whoosh hingga Burden Sharing BI
-
Kalau Belum Siap Bertanggung Jawab, Pertimbangkan Lagi Punya Anak
-
Sengketa Batas Tanah di Tasikmalaya Berujung Maut, Satu Orang Tewas