Siapa 3 Ahli Hukum Tata Negara yang Bongkar Praktik Kecurangan Pemilu 2024?

Suara.com - Film dokumenter Dirty Vote mengungkap kecurangan pemilu 2024, membuat publik mencari tahu lebih jauh kiprah dan profil pakar hukum Bivitri Susanti, Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar.

Tiga ahli hukum tata negara Indonesia ini jadi sorotan karena tampil membawa dan menampilkan data kecurangan pemilu 2024 yang dianggap sangat sistematis di film garapan Sutradara Dandhy Laksono itu.

Nah, berikut ini profil 3 pakar hukum Dirty Vote, rangkuman suara.com, Senin (12/2/2024).

1. Bivitri Susanti

Menurut situs resmi PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ini merupakan lembaga penelitian dan advokasi yang didirikan Bivitri pada 1998 silam bersama beberapa senior dan rekannya, sebelum akhirnya lulus S1  dengan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999.

Tidak berhenti di sana, perempuan kelahiran 5 Oktober 1974 ini meneruskan pendidikannya dan meraih gelar Master of Laws di Universitas Warwick, Inggris, pada 2002, dengan predikat “with distinction”, dengan beasiswa The British Chevening Award. Kini ia sedang menempuh pendidikan S3 alias berusaha meraih predikat doktor di University of Washington School of Law, Amerika Serikat.

Selain menjadi dosen, perempuan yang akrab disapa Bibip ini dikenal sebagai penggiat pembaruan hukum, antikorupsi, dan hak-hak konstitusi. Ia juga pernah berpengalaman di Koalisi Konstitusi Baru (1999-2002), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005—2007), Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007—2009).

2. Feri Amsari

Pakar hukum satu ini aktif mengajar sebagai dosen sekaligus PNS di Universitas Andalas. Ia menyelesaikan jenjang S1 dan S2-nya di Universitas Andalas pada 2004 dan 2008.

Baca Juga: Apa Itu Film Dokumenter Dirty Vote dan Tayang di Mana?

Saat ini Feri  sebagai peneliti senior dan mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak 2017 hingga 2023. Ia juga merupakan lulusan William & Mary Law School, Amerika Serikat ini juga aktif menulis tentang hukum, politik, dan kenegaraan di berbagai media cetak, baik lokal maupun nasional.

Feri memulai  pendidikan di SD Inpres Pegambiran, Padang hingga kelas 3, kemudian ia melanjutkan di SD Negeri 290 Muara Bungo, Jambi hingga lulus pada 1993. Selanjutnya ia menamatkan pendidikan di SMP Negeri 1 Muara Bungo (1996) dan SMA Negeri 1 Muara Bungo (1999).

3. Zainal Arifin Mochtar

Saat ini Zainal aktif sebagai dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia merupakan lulusan S1 Ilmu Hukum UGM pada 2003. Melanjutkan jenjang S2 di Universitas Northwestern, Chicago, Amerika Serikat, meraih gelar Master of Law pada 2006.

Penjelasan situs Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Zainal sudah meraih gelar doktor dan lulus S3 di UGM pada 2012. Ia juga sempat mendapat pendidikan di Belanda pada 2006 dan pendidikan hukum di Amerika Serikat.

Pengalaman Zainal di bidang hukum pemerintahan, ia pernah dipercaya sebagai Anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada 2020 silam. Bahkan pernah juga menjabat sebagai Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan pada 2015 hingga 2017 dan Anggota Komisaris PT Pertamina EP pada 2016 hingga 2019.

Tidak hanya itu, Zainal juga ditunjuk sebagai Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada 2022. Lalu di 2023, ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan Periode 2023 hingga 2026.