Sri Mulyani hingga Veronica Tan, 14 Srikandi Jadi Menteri dan Wamen Prabowo-Gibran

Kiprahnya di NU menjadikannya salah satu tokoh berpengaruh dalam pengembangan kebijakan keagamaan dan sosial di Indonesia.

6. Ribka Haluk (Wakil Menteri Dalam Negeri)

Ribka Haluk adalah seorang perempuan tangguh dari Papua. Lahir pada 10 Januari 1971, ia saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua Tengah, menjadikannya gubernur perempuan pertama dari wilayah Papua.

Sebelum menjabat sebagai gubernur, Ribka telah mencapai berbagai prestasi di dunia birokrasi, termasuk menjabat sebagai Bupati Yalimo dan Mappi. Dengan gelar doktor dari Universitas Cenderawasih, Ribka membawa pengalaman yang luas dalam tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

7. Stella Christie (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)

Stella Christie merupakan profesor, guru besar, dan peneliti di Tsinghua University, Beijing, China. Stella menyelesaikan S1 di Universitas Harvard, Fakultas Psikologi, dan lulus dengan predikat magna cum laude pada tahun 2004. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S3 di Northwestern University dengan fokus pada psikologi kognitif.

Sebagai ilmuwan di bidang ilmu kognitif, Stella telah membuat kontribusi signifikan dalam penelitian, dengan beberapa karyanya diterbitkan di Journal of Cognition and Development, termasuk artikel terbaik tahun 2010. Keahlian dan pengalaman internasionalnya diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam kabinet Prabowo-Gibran, terutama di bidang pendidikan dan riset di Indonesia.

8. Christina Aryani (Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI)

Christina Aryani memiliki segudang pengalaman menarik dan mencuri perhatian publik saat Mahkamah Konstitusi (MK) menangani sengketa Pilpres 2019. Sebelum terjun ke politik, ia berprofesi sebagai pengacara dengan latar belakang hukum dan kini sedang menyelesaikan penelitian untuk meraih gelar doktor ilmu hukum di Universitas Indonesia.

Pada 2019, Christina terpilih sebagai anggota DPR RI DKI Jakarta II dan menjabat di Komisi I hingga 2024. Kinerjanya selama menjabat di Komisi I mendapat apresiasi karena fokus pada program perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migrasi. 

Namanya menjadi terkenal saat membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), di mana ia dijuluki Srikandi RUU TPKS karena dedikasinya pada isu-isu penting bagi perempuan dan anak.

Pada peringatan Hari Pahlawan 2022, ia meluncurkan film dokumenter "Mencari Kehidupan" bekerja sama dengan TVRI, bertujuan mengedukasi masyarakat tentang perdagangan orang.

Baca Juga: 10 Menteri Terkaya Prabowo-Gibran versi LHKPN, Bahlil Peringkat 5

9. Dyah Roro Esti Widya Putri (Wakil Menteri Perdagangan)

Dyah Roro Esti Widya Putri adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur X, yang meliputi Kabupaten Gresik dan Lamongan, sejak tahun 2019.

Sebagai warga Indonesia, perempuan yang akrab disapa Esti ini telah tinggal di lima negara sepanjang hidupnya, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Cina, Vietnam, dan Indonesia, yang membentuknya menjadi sosok yang berwawasan global.

Kiprahnya dalam mendirikan Institut Energi dan Lingkungan Indonesia (IE2I), sebuah LSM yang berlokasi di Jakarta, juga patut diapresiasi karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pemanasan global dan dampak negatif dari perubahan iklim.

10. Diana Kusumastuti (Wakil Menteri Pekerjaan Umum)

Diana Kusumastuti adalah seorang birokrat Indonesia yang memiliki reputasi kuat dalam bidang infrastruktur dan pembangunan. Dengan latar belakang pendidikan yang solid, ia menjadi sosok penting dalam bidang arsitektur dan pembangunan.

Puncak kariernya terjadi ketika ia diangkat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Desember 2020. Selama menjabat, Diana aktif mengembangkan berbagai kawasan pembangunan, termasuk megaproyek Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Selain itu, Diana juga menjabat sebagai komisaris PT Brantas Abipraya (Persero) sejak 31 Januari 2023, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN.