Berani Banget, Nadin Amizah Sentil Pengesahan RUU TNI: Kerja Sesuai Kompetensi

Suara.com - Disahkannya RUU TNI menuai berbagai kecaman publik. Tak sedikit warga khawatir dengan kembalinya TNI ke jabatan sipil.

Keresahan soal RUU TNI juga disampaikan oleh penyanyi Nadin Amizah. Perempuan kelahiran 2000 itu mengunggah ulang lahan food estate di Kalimantan Tengah.

Pada unggahan di Instagram Story milinya, Nadin juga menyematkan tagar #kembalikantnikebarak.

"Mari kita merasa cukup untuk senantiasa mengerjakan apa yang kita kredibel dan kompeten untuk kerjakan saja #kembalikantnikebarak," tulis Nadin Amizah.

Keresahan Nadin yang diunggah kembali akun X @IndoPopBase sontak menuai berbagai respons dari warganet.

"Dia berani banget, padahal saudara iparnya juga di TNI," komentar warganet.

"Semoga menyusul suara dari artis-artis yang hopeless sama kayak pas penunjukan ifan seventeen tempo hari," imbuh warganet lain.

"Ini yang muak sama 02 enabler apa cuma ngutuk dalem hati doang? kayanya ratusan ribu report cukup bikin akun mereka ke banned deh," tulis warganet di kolom komentar.

"Influencer sama artis ayo dong speak up massa kalian besar dan impactful loh," timpal lainnya.

Baca Juga: Dar, Der, Dor...! Tembaki Aparat Pakai Petasan, Massa Tolak UU TNI Jebol Pagar DPR RI

Nadin Amizah sendiri menjadi satu dari sedikit publik figur yang mau bersuara tentang RRU TNI.

Pengesahan RUU TNI

Rapat paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan UU TNI menjadi undang-undang meski menuai penolakan dari berbagai pihak, Kamis (20/3/2025).

Pengesahan UU TNI tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, lalu dijawab setuju para peserta rapat.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani dikutip Kamis (20/3/2025).

Persetujuan RUU TNI disaksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta jajaran Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.