- Dosen Fisipol UGM menyatakan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak otomatis menandakan keberhasilan politik nasional.
- Peristiwa pengunduran tersebut berpotensi memicu polarisasi di masyarakat serta meninggalkan luka batin mendalam bagi pendukung di akar rumput akibat perpecahan koalisi elite.
- Subarsono mengkhawatirkan kejadian itu menjadi preseden buruk bagi demokrasi jika dianggap sebagai manuver petualang politik demi meraih jabatan tertentu.
Suara.com - Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Agustinus Subarsono, menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden tidak otomatis menjadi tanda keberhasilan dinamika politik nasional.
Ukuran yang lebih penting justru apakah dinamika politik selama setahun terakhir mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi demokrasi.
"Ukuran keberhasilan dari dinamika politik dalam satu tahun terakhir ini bukan pada lahirnya wakil presiden baru. Namun lebih pada jawaban terhadap pertanyaan, apakah ada perubahan signifikan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah dan institusi demokrasi?" kata Subarsono kepada Suara.com, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Subarsono, pengunduran diri Gibran memang menjadi arena pendidikan politik bagi masyarakat.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antarelite politik tidak selalu dibangun atas dasar kesamaan ideologi maupun program, melainkan kepentingan.
Perubahan kepentingan di tingkat elite dapat berlangsung cepat. Namun, perpecahan koalisi politik berpotensi meninggalkan dampak di akar rumput karena masyarakat yang mendukung masing-masing kubu ikut terbawa dalam perubahan tersebut.
"Pada tingkat elite kesamaan kepentingan bisa dibangun dan bubar secara cepat. Namun, pada tingkat grass root level, dis-integrasi koalisi politik elite, akan meninggalkan luka batin mendalam," tandasnya.
Ia memperkirakan pengunduran diri Gibran ini berpotensi memunculkan polarisasi baru.
"Polarisasi masyarakat akan terjadi sebagai implikasi pengunduran diri Gibran. Bahkan pendukung dan penentang Gibran akan eksist dalam perdebatan di ruang publik," kata dia.
Di sisi demokrasi, pengunduran diri pejabat bahkan sekelas wapres semestinya menjadi momentum memperkuat supremasi hukum, etika jabatan, dan akuntabilitas.
"Namun, ketika pengunduran diri oleh sebagian publik dipahami sebagai pergantian paksa melalui balutan mekanisme konstitusional, maka ini kurang memberikan implikasi positif bagi demokrasi," ujarnya.
Dikhawatirkan pula bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bagian dari manuver elite untuk meraih jabatan politik.
Menurut dia, kondisi semacam itu dapat menjadi preseden buruk bagi demokrasi, terutama dalam proses pergantian kepemimpinan.
"Saya khawatir jika pengunduran diri Gibran sebagai akibat political exercises (kegiatan politik) para aktor dan petualang politik dalam meraih jabatan politik, dan ini menjadi preseden tidak baik bagi perkembangan demokrasi terutama dalam pergantian kepemimpinan," pungkasnya.