Profil Nono Anwar Makarim, Ayah Nadiem yang Pernah Jadi Garda Depan KPK

Suara.com - Nama Nono Anwar Makarim belakangan kembali diperbincangkan publik, seiring kasus hukum yang menjerat putranya, Nadiem Makarim. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Di balik sorotan terhadap Nadiem, sosok sang ayah sesungguhnya memiliki perjalanan panjang yang layak diulas. Nono bukan sekadar ayah Nadiem, tetapi juga memiliki peranan penting dalam sejarah politik Indonesia.

Hubungan ayah dan anak ini juga menarik perhatian publik karena keduanya menempuh jalur karier berbeda.

Jika Nadiem dikenal sebagai figur muda yang berkiprah di bidang teknologi dan kewirausahaan, diketahui sang ayah Nono tumbuh besar dalam dunia aktivisme, hukum, dan politik.

Kesamaan keduanya terletak pada keberanian mengambil peran penting dalam panggung nasional.

Namun dengan kasus hukum yang tengah menjerat Nadiem, situasi ini jadi memperlihatkan paradoks akan reputasi sang ayah yang dikenal menjunjung tinggi integritas dan kasus hukum.

Mari kita kenali latar belakang Nono Anwar Makarim, ayah Nadiem Makarim.

Latar Belakang dan Pendidikan

Nono Anwar Makarim lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 25 September 1939. Ia merupakan anak sulung dari empat bersaudara, tumbuh dalam keluarga yang menghargai kebebasan berbicara.

Baca Juga: Kemal Palevi Ingatkan Publik: Jangan Terkecoh Korupsi Nadiem, Kawal Terus Tuntutan 17+8!

Ayahnya, Drs. Anwar Makarim, adalah seorang notaris ternama pada masanya, sementara ibunya berasal dari keluarga keturunan Arab. Dari jalur ayah, Nono memiliki darah Minangkabau, Sumatera Barat.

Meski sejak kecil lebih bercita-cita menjadi penulis dan peneliti, pilihan kariernya akhirnya jatuh pada dunia hukum karena dorongan sang ayah. Nono menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan meraih gelar sarjana pada tahun 1973. 

Setelah itu, Nono berangkat ke Amerika Serikat, menjadi peneliti muda di Harvard Centre for International Affairs selama setahun.

Kesempatan tersebut membuka jalan baginya melanjutkan studi ke Harvard Law School, tempat ia meraih gelar Master of Laws (LL.M) sekaligus doktor dalam bidang Judicial Science. Disertasinya berjudul Companies and Business in Indonesia telah menjadi salah satu karya akademis penting tentang dunia usaha di tanah air.

Aktivis 1966 dan Karier Politik

Sejak masa kuliah, Nono dikenal aktif dalam gerakan mahasiswa. Ia terlibat dalam Ikatan Mahasiswa Djakarta (IMADA) dan menjadi salah satu tokoh pergerakan 1966 yang menentang rezim Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno.

Pada 1966 hingga 1973, ia dipercaya sebagai Pemimpin Redaksi harian KAMI, salah satu media mahasiswa yang cukup berpengaruh kala itu.

Perannya di dunia politik semakin kuat ketika ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) periode 1967–1971. Ia mewakili kalangan mahasiswa dan turut serta dalam dinamika politik transisi menuju Orde Baru.

Karier Hukum 

Setelah menamatkan studi di luar negeri, Nono Anwar Makarim kembali ke Indonesia dan meniti karier di bidang hukum. Ia sempat bergabung dengan kantor hukum Adnan Buyung Nasution, tokoh advokat kondang yang juga dekat dengan gerakan demokrasi.

Pengalaman tersebut kemudian membawanya mendirikan firma hukum Makarim & Taira S, yang hingga kini masih dikenal sebagai salah satu kantor hukum papan atas di Indonesia.

Di luar profesi hukum, Nono juga aktif dalam dunia sosial dan kebudayaan. Ia mendirikan beberapa yayasan seperti Yayasan Bambu Indonesia, Yayasan Biodiversitas Indonesia, dan Yayasan Aksara.

Melalui yayasan-yayasan tersebut, ia berupaya mendorong pelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, serta pengembangan literasi di masyarakat.

Selain itu, Nono dikenal sebagai penulis produktif. Tulisan-tulisannya banyak menghiasi media massa nasional dalam bentuk kolom, esai, maupun buku. Dengan gaya analisis yang tajam, ia menyoroti berbagai isu hukum, politik, dan sosial di Indonesia.

Peran di KPK dan Etika Publik

Salah satu posisi penting yang pernah diemban Nono dalam dinamika politik Indonesia adalah menjadi anggota Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2011.

Tugas ini menempatkannya sebagai sosok yang menilai integritas dan perilaku pejabat KPK, sebuah peran krusial dalam menjaga kredibilitas lembaga antirasuah tersebut.

Kiprahnya di KPK menunjukkan reputasi Nono sebagai tokoh hukum yang dipercaya publik. Integritasnya membuat ia tetap dihormati, meski dalam praktik kehidupan politik dan hukum Indonesia sering terjadi tarik-menarik kepentingan.

Demikian itu informasi profil Nono Anwar Makarim, ayah Nadiem Makarim. Semoga bermanfaat!

Kontributor : Mutaya Saroh