Suara.com - Ekowisata kerap dipromosikan sebagai bentuk wisata berkelanjutan berbasis alam, mengajak orang menikmati lanskap, keanekaragaman hayati, sekaligus mendukung konservasi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, di balik narasi tersebut, muncul pertanyaan: seberapa besar kontribusinya dalam menekan krisis iklim?
Sebuah tinjauan penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal npj Climate Action menyoroti keterbatasan ekowisata dalam menangani masalah emisi karbon di sektor pariwisata.
Studi ini membantah argumen sebelumnya dalam jurnal Nature Climate Change, yang menyatakan bahwa ekowisata dapat menjadi mekanisme utama untuk mengurangi emisi karbon di industri tersebut.
Ketimpangan Antara Konservasi dan Emisi Transportasi
Dikutip dari Phys.org, para penulis studi, yang terdiri dari Professor Emeritus Ralf Buckley dari Griffith University, Professor Linsheng Zhong dari Chinese Academy of Sciences, dan Professor Stefan Gössling dari Lund University Swedia menegaskan bahwa ekowisata memang memberikan kontribusi positif pada aspek konservasi dan pengelolaan pengunjung.
Namun, pada dasarnya, manfaat tersebut tidak cukup besar untuk menutupi jejak karbon yang dihasilkan oleh operasional pariwisata skala besar, khususnya penerbangan jarak jauh dan hotel-hotel besar.
Berdasarkan studi kasus di Cagar Hutan Jiuzhaigou, Tiongkok, para peneliti menemukan bahwa keuntungan bagi iklim yang dihasilkan dari ekowisata di lokasi tersebut tidak sebanding jika dibandingkan dengan emisi yang dikeluarkan oleh wisatawan selama perjalanan udara menuju destinasi tersebut.
Risiko dan Hambatan
Profesor Buckley menjelaskan bahwa klaim mengenai kemampuan ekowisata dalam mendorong dekarbonisasi berisiko disalahgunakan secara politik. Risiko ini bisa muncul di sektor pariwisata dan penerbangan. Menurutnya, narasi ini bisa dijadikan alasan untuk menunda tindakan regulasi yang lebih tegas.
Baca Juga: BRI Konsisten Perkuat Operasional Perbankan Hijau dan Tekan Emisi Karbon
"Klaim-klaim ini sebenarnya dapat berfungsi sebagai dalih untuk menunda tindakan regulasi yang sebenarnya, membenarkan pertumbuhan emisi yang berkelanjutan, dan memungkinkan perambahan komersial lebih lanjut, atau perebutan lahan di dalam kawasan lindung publik," kata Profesor Buckley.
Selain itu, para peneliti menyoroti beberapa hambatan struktural yang membuat sektor pariwisata sulit keluar dari sistem emisi tinggi, di antaranya masa pakai armada pesawat yang panjang, keterbatasan teknologi mesin pesawat saat ini, resistensi reformasi kebijakan (seperti penghapusan subsidi bahan bakar penerbangan), hingga sulitnya mengurangi permintaan perjalanan udara global.
Hal ini juga disuarakan oleh Profesor Buckley, "Hambatan struktural memang benar adanya, seperti masa pakai pesawat terbang, jenis mesin, tetapi berargumen bahwa ekowisata dapat mengimbanginya hanyalah alasan politik lain untuk mendorong lebih banyak pariwisata ke taman-taman nasional."
Kebutuhan akan Perubahan Kelembagaan
Laporan ini menyimpulkan bahwa meskipun ekowisata berhasil menciptakan dampak positif secara lokal, tapi skalanya terlalu kecil untuk memengaruhi total emisi karbon di sektor pariwisata global.
Dekarbonisasi yang efektif di seluruh industri dinilai memerlukan perubahan pada level kelembagaan, termasuk untuk meninjau kembali pengecualian pajak bahan bakar dan kebijakan subsidi. Tanpa adanya perbaikan menyeluruh pada sistem transportasi dan kebijakan energi, ekowisata akan sulit mengubah wajah industri pariwisata menjadi lebih ramah lingkungan.
Penulis: Vicka Rumanti
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Tawa dan Harapan di Balik Tembok Tinggi: Potret Kemeriahan HUT ke-81 RI di Lapas Salemba
-
Replika Gajah Raksasa Semarakkan Karnaval HUT ke-81 RI di Kota Banjar
-
Buku Gramedia Diskon 25 Persen Pakai BRI, Ini Syaratnya
-
IHSG Bisa Kembali Terbang Besok, Saham-saham Ini Bisa Dilirik
-
Unjuk Rasa hingga Saling Dorong,Mahasiswa Papua Sebut Kolonialisme Masih Tumbuh
-
Sultan Syarif Kasim II 'sang Donatur' Sumbang Rp1 Triliun untuk Kemerdekaan Indonesia
-
Harga Minyak Stabil, Pemerintah Janji Neraca Perdagangan Tak Tekor pada Juli
-
Program MBG di Sumsel Sudah Jangkau 2 Juta Penerima, Lalu Mengapa 10 Dapur Masih Disuspensi?
-
Di Balik Kemeriahan Lomba 17-an, Napas Ekonomi Akar Rumput yang Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
BBM Mulai Normal, 47 SPBU di Flores Kembali Beroperasi Setelah Gempa