Nadiem Makarim Operasi Apa? Ini Fakta Terkait Kondisi Kesehatannya

Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan hadir dengan selang infus dan disebut mengalami penurunan kondisi fisik setelah sidang berlangsung.

4. Penahanan Dialihkan Menjadi Tahanan Rumah

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemudian mengabulkan pengalihan status penahanan Nadiem menjadi tahanan rumah.

Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan kondisi kesehatan terdakwa yang memerlukan perawatan dan pemulihan pascaoperasi.

5. Tetap Jalani Sidang meski Akan Operasi

Meski dijadwalkan menjalani operasi medis, Nadiem tetap menghadiri persidangan kasus yang menjeratnya pada Rabu, 13 Mei 2026.

Kuasa hukumnya menyebut operasi dilakukan sebagai bagian dari penanganan lanjutan terhadap penyakit yang dialami agar kondisinya tidak semakin memburuk.

Sekilas Tentang Kasus Nadiem Makarim

Sementara itu, kasus yang menjerat Nadiem Makarim bermula dari dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek periode 2020–2022.

Jaksa menilai proyek tersebut menyebabkan kerugian negara hingga lebih dari Rp2 triliun dan dilakukan dengan spesifikasi yang dinilai menguntungkan pihak tertentu.

Baca Juga: Banjir Dukungan Driver Ojol, Momen Nadiem Makarim Menangis di Pengadilan Jadi Sorotan

Dalam proses penyidikan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak September 2025 bersama sejumlah pejabat terkait lainnya.

Persidangan kemudian menjadi sorotan publik karena menghadirkan berbagai kesaksian mengenai dugaan intervensi kebijakan pengadaan Chromebook selama dirinya menjabat sebagai menteri.

Pada sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider kurungan penjara.

Selain itu, jaksa juga meminta uang pengganti hingga triliunan rupiah terkait dugaan aliran dana dan kepemilikan aset yang dianggap tidak sebanding dengan penghasilan sah.

Nadiem membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut tuntutan jaksa sangat berlebihan dibanding kasus pidana lainnya.

Ia menegaskan tidak ada unsur korupsi dalam kebijakan digitalisasi pendidikan yang dijalankan selama menjabat sebagai Mendikbudristek.