- Front Mahasiswa Nasional mengkritik komitmen iklim pemerintah Presiden Prabowo di COP31 Turki.
- Pemerintah dituding mempertahankan industri merusak lingkungan yang merugikan kaum tani serta buruh.
- FMN menuntut agar suara masyarakat terdampak langsung didengar dalam perumusan kebijakan internasional.
Suara.com - Front Mahasiswa Nasional (FMN) Indonesia mengkritik komitmen penanganan krisis iklim pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties (COP) ke-31 yang berlangsung di Antalya, Turki.
Kritik tersebut disampaikan Nasywa, anggota FMN Ranting Universitas Indonesia yang menjadi salah satu delegasi dalam COP31 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Nasywa menilai, pemerintah Indonesia berbicara atas nama seluruh bangsa dan rakyat Indonesia dalam forum internasional tersebut, termasuk menjelaskan penyebab dan solusi krisis iklim di Tanah Air.
Namun, menurut dia, komitmen iklim yang disampaikan pemerintah melalui Nationally Determined Contribution (NDC) belum mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang terdampak langsung oleh krisis iklim.
"Kaum tani, buruh, suku bangsa minoritas di seluruh Indonesia bukan pemilik dari Nationally Determined Contribution (NDC) yang diajukan dan dijalankan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto," ujar Nasywa dalam pernyataan tertulisnya.
Dia menilai, kebijakan dan program turunan NDC justru berpotensi menekan kepentingan masyarakat.
Nasywa juga menuding pemerintah terus mencari dukungan internasional untuk mempertahankan sejumlah aktivitas ekonomi yang dinilai merusak lingkungan.
Di antaranya, perluasan perkebunan kelapa sawit, pertambangan nikel yang diklaim sebagai bagian dari pengembangan industri hijau, hingga aktivitas pertambangan batu bara.
Menurut Nasywa, pemerintah masih mempertahankan sumber pendapatan negara dari kegiatan produksi pertanian, industri, perdagangan, dan operasi keuangan yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
Dia menilai, agenda penanganan krisis iklim berisiko lebih menguntungkan kelompok elite ekonomi dan politik dibandingkan masyarakat luas.
"FMN dengan tegas menentang NDC Pemerintah Presiden Prabowo Subianto beserta kebijakan dan program turunannya. NDC adalah jalan keluar palsu krisis iklim di Indonesia," tegasnya.
Nasywa juga menyoroti kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana ekologis. Dia menyebut penanganan korban banjir di Aceh belum menyentuh persoalan mendasar, termasuk kondisi pertanian yang rusak dan akses jalan kampung yang belum dapat dilalui.
Selain itu, dia menyinggung dampak paparan asap terhadap jutaan penduduk di Kalimantan dan Sumatera yang menurutnya belum mendapatkan pertanggungjawaban memadai dari negara.
Karena itu, FMN mendesak agar aspirasi dan kepentingan masyarakat Indonesia turut didengar dalam setiap pengambilan keputusan di COP31.
Menurut Nasywa, keputusan internasional terkait penanganan krisis iklim tidak seharusnya hanya didasarkan pada klaim dan kepentingan pemerintah, melainkan juga mempertimbangkan suara kelompok masyarakat yang terdampak langsung.
"CO P-31 UNFCCC, aspirasi dan kepentingan sejati bangsa dan rakyat Indonesia harus didengar, sebelum membuat keputusan atas nasib kami," ujarnya.