- Kelompok perempuan di Desa Tukamasea, Maros, mengawal anggaran wisata alam untuk membiayai pendidikan anak kurang mampu.
- Dubes Inggris Dominic Jermey meninjau pengelolaan anggaran inklusif dan berkelanjutan tersebut pada kunjungan tanggal 18 Oktober 2026.
- Penerapan skema anggaran berbasis ekologi berhasil mendanai pembangunan ramah lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Ketika perempuan aktif menyusun dan mengawasi anggaran, warga merasakan dampaknya secara nyata, mulai dari lapangan kerja di sektor pariwisata hingga beasiswa untuk anak-anak desa,” ujarnya.
Menurut Frans, skema anggaran berbasis ekologi juga telah direplikasi di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan dan terus didorong untuk diterapkan di wilayah lain.
Pemberdayaan Perempuan dan Pelestarian Lingkungan
Selain mendukung tata kelola anggaran desa, program SETAPAK 4 turut mendampingi masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial. Di Kabupaten Maros, sebanyak 37 persetujuan pengelolaan perhutanan sosial telah diterbitkan dengan luas mencapai 5.800 hektare di 19 desa dan kelurahan. Sebanyak 45 kelompok usaha juga telah terbentuk.
Salah satunya adalah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Aren Jaya di Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompobulu. Kelompok yang terdiri dari 26 perempuan ini mengelola hasil hutan dengan mengolah nira aren menjadi gula aren batok, gula semut, dan gula cetak.
Kelompok tersebut menjual sekitar 100–150 kilogram produk per bulan dengan omzet Rp4 juta–Rp5 juta. Produk gula aren mereka telah dipasarkan ke Korea Selatan sebanyak 5 ton pada 2023, Inggris sebanyak 3 ton pada 2024, serta Dubai dengan pengiriman sekitar 500 kilogram per bulan sejak 2025.
Perempuan di Bontomanurung juga terlibat dalam perlindungan hutan melalui kelompok Women Forest Defenders (WFD) Kabupaten Maros yang dibentuk pada 2024. Anggotanya mendapat pelatihan pemetaan, pemantauan hutan menggunakan aplikasi digital, dan paralegal.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, mengapresiasi berbagai inisiatif masyarakat di Sulawesi Selatan dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ia menyatakan bahwa Inggris bangga bermitra dengan Sulawesi Selatan untuk mendukung masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan sejahtera.
Ke depan, keberlanjutan skema TAKE menjadi salah satu faktor penting agar desa terus memiliki insentif untuk menjaga lingkungan. Pengalaman Tukamasea menunjukkan bahwa ketika pendapatan ekonomi dan kebijakan anggaran dikelola dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, termasuk melalui dukungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.