- Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah 2026 sebesar Rp900.000 untuk membantu mempertahankan daya beli pekerja.
- Pencairan dana dapat terkendala akibat ketidaksesuaian kriteria, masalah administrasi rekening, atau penerimaan bantuan sosial lain.
- Penerima harus memenuhi syarat seperti WNI, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan bergaji maksimal Rp3.500.000.
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan bulan Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima PKH pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Persyaratan tersebut menjadi dasar untuk menentukan pekerja yang berhak memperoleh bantuan sehingga status sebagai karyawan saja tidak cukup untuk memastikan seseorang masuk dalam daftar penerima.
Pekerja juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai batas upah dan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena kedua hal tersebut menjadi bagian dari kriteria program.
Jika terdapat perubahan data pekerjaan, identitas, atau rekening, pekerja sebaiknya memastikan informasi tersebut tercatat secara benar agar tidak menimbulkan kendala ketika proses penyaluran berlangsung.
Apakah Pekerja Kena PHK Dapat BSU 2026?
Pekerja yang mengalami PHK mungkin bertanya apakah mereka masih berhak menerima BSU apabila sebelumnya terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk menjawabnya, ketentuan BSU 2022 dapat digunakan sebagai gambaran mengenai perlakuan terhadap pekerja yang mengalami PHK setelah periode kepesertaan yang menjadi acuan program.
Mengutip ketentuan BSU 2022 yang dipublikasikan melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh yang berstatus peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran kepesertaan sampai Juli 2022 berhak mendapatkan bantuan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dalam aturan tersebut, pekerja yang mengalami PHK setelah Juli 2022 tetap berhak menerima BSU 2022 selama memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.
Artinya, berdasarkan ketentuan pada program 2022, PHK yang terjadi setelah periode kepesertaan acuan tidak otomatis menggugurkan hak pekerja untuk memperoleh bantuan.
Namun, ketentuan tersebut merupakan gambaran dari pelaksanaan BSU 2022 dan belum dapat dijadikan kepastian bahwa aturan yang sama berlaku untuk BSU 2026.
Untuk BSU 2026, pekerja yang terkena PHK perlu memperhatikan ketentuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026 serta persyaratan lain yang ditetapkan pemerintah.
Dengan demikian, status PHK saja belum cukup untuk memastikan seseorang berhak atau tidak berhak menerima BSU 2026 karena penetapannya tetap bergantung pada aturan dan hasil verifikasi penerima.
Pekerja yang diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di www.bsu.kemnaker.go.id untuk mengetahui informasi status bantuan.