- Pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp900.000 sekaligus untuk menjaga daya beli pekerja pada tahun 2026.
- Pekerja wajib memenuhi kriteria seperti gaji maksimal Rp3,5 juta dan terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Masyarakat dapat memantau situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan untuk memeriksa status penerimaan dan informasi pencairan bantuan tersebut.
Mengacu pada ketentuan Kemnaker melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi pekerja untuk memperoleh BSU Rp900 ribu, yaitu:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
- Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan UMP/UMK setempat.
- Bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri.
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Besaran upah yang digunakan sebagai acuan mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, pekerja perlu memastikan data kepesertaan dan penghasilan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Besaran dan Jadwal Pencairan BSU 2026
Pemerintah menetapkan BSU 2026 sebesar Rp300.000 perbulan selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap pekerja yang memenuhi kriteria akan memperoleh total bantuan Rp900.000.
Bantuan tersebut tidak diberikan secara bertahap setiap bulan, melainkan dibayarkan sekaligus.
Namun, Kemnaker belum mengumumkan kapan tanggal resmi BSU cair. BPJS Ketenagakerjaan juga mengimbau para calon penerima untuk segera melakukan pengkinian data.
Dana BSU akan disalurkan melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja dapat memantau informasi mengenai mekanisme penyaluran melalui situs resmi Kemnaker.
Apakah Pekerja Harus Mendaftar BSU Secara Mandiri?
Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri untuk mendapatkan BSU 2026.
Penetapan calon penerima dilakukan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diverifikasi sesuai persyaratan pemerintah.
Oleh karena itu, pekerja perlu memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih aktif hingga Agustus 2026.
Perusahaan juga diimbau memastikan data pekerja yang dilaporkan sudah benar dan sesuai kondisi sebenarnya.
Jika terdapat data yang belum lengkap atau tidak sesuai, pekerja dapat berkoordinasi dengan bagian personalia atau HRD perusahaan agar dilakukan pengecekan dan pengkinian data kepesertaan.
Waspada Tautan Palsu yang Mengatasnamakan BSU
Selain mengetahui link resmi, pekerja juga perlu berhati-hati terhadap tautan palsu yang beredar melalui media sosial maupun aplikasi pesan singkat.
Jangan sembarangan mengisi formulir yang meminta NIK, nomor rekening, kata sandi, atau kode OTP melalui situs yang tidak dikenal.
Hindari pula tautan yang meminta biaya administrasi dengan alasan mempercepat proses pencairan bantuan.
Kemnaker menegaskan bahwa pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk mendapatkan BSU. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data dan persyaratan yang telah ditentukan pemerintah.
Pastikan selalu mengikuti pembaruan resmi dari Kemnaker agar tidak tertipu informasi palsu.