- Fraksi PDI Perjuangan DPR RI sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi polemik Wapres Gibran.
- Keputusan bulat tersebut diambil dalam rapat pleno yang dihadiri sebagian besar dari total 110 anggota fraksi di Komplek Parlemen Senayan.
- Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyatakan seluruh proses konstitusional ini harus dijalankan secara damai demi menjaga persatuan bangsa.
Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menegaskan sikap politiknya untuk mengambil langkah konstitusi melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyelesaikan polemik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Sikap tersebut seiring kabar mengenai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, sembari tetap berjuang membuktikan keabsahan ijazah pendidikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil secara bulat dalam rapat pleno fraksi yang dihadiri oleh mayoritas anggotanya.
"Pertama, ini pleno fraksi. Dari 110 hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya, kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi," ujar Utut di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
"Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," katanya menambahkan.
Utut menegaskan, seluruh anggota Fraksi PDIP yang berjumlah 110 orang bersatu mendukung keputusan ini.
"Anggota kita 110. Nanti kalau diperlukan, 110," tuturnya.
"(Semuanya) Sepakat karena kita ini kan memang apa kita geleide democratie. Demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semuanya," tegasnya.
Terkait landasan pertimbangan pengajuan HMP, Utut menyebut pihak fraksi telah mengacu pada aturan hukum yang berlaku.
"Kalau pertimbangannya sudah ada, poinnya sudah ada. Kan kita merujuk pasal 7B, nanti biar teman-teman dari Komisi III yang menjelaskan," kata Utut.
Mengenai mekanisme teknis penyerahan draf usulan HMP ke pimpinan DPR, Utut menyerahkannya pada proses administratif yang berlaku.
"Kalau ini kita harus ke pimpinan DPR kan, ya, supaya ada Bamus. Ya, kita lihat. Kalau itu kan mekanisme dan teknis administratif. Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya. Kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi," ungkapnya.
Di sisi lain, menanggapi langkah Gibran yang berjuang di PTUN di saat bersamaan dengan pengguliran HMP, Fraksi PDIP menyatakan tidak mempermasalahkannya.
"Ya sudah, kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi. Oke? Semuanya ya, itu ya? Poinnya itu ya? PDI Perjuangan mengambil langkah konstitusi, yaitu akan menggunakan hak menyatakan pendapat. Jadi kita satu setuju, semua setuju," ujar Utut.
Selain itu, Utut juga mengimbau agar semua proses politik dan konstitusional ini tetap menjaga persatuan dan ketenangan di tengah masyarakat.
"Kalau ini kan mekanisme. Ya saya enggak tahu, nanti kita lapor ke... Intinya itu," ucap Utut.
"Poinnya itu ya, poinnya itu ya. Yang paling penting kita jaga, kita ini berbangsa bernegara, kita bersaudara. Apa pun keputusannya, kita jalani dengan damai. Sekali lagi, kita jalani dengan damai," tutupnya.