- Kabar niat Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai wakil presiden memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan setelah berhenti menjabat.
- Wakil presiden yang mengundurkan diri berpotensi tetap memperoleh uang pensiun sesuai ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1978.
- Besarannya berkaitan dengan ketentuan dan dasar perhitungan pensiun pejabat negara.
Suara.com - Kabar mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik.
Isu tersebut memunculkan berbagai pertanyaan, salah satunya mengenai hak keuangan yang akan diterima apabila pengunduran dirinya benar-benar terealisasi.
Salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah hak pensiun bagi wakil presiden (wapres) yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.
Sebab, jabatan presiden dan wakil presiden memiliki ketentuan khusus mengenai hak keuangan setelah tidak lagi menjabat.
Masyarakat pun bertanya-tanya apakah seorang wakil presiden yang mengundurkan diri tetap berhak memperoleh uang pensiun seperti pejabat yang menyelesaikan masa jabatannya.
Selain itu, berapa nominal pensiun yang bisa diterima setiap bulan setelah resmi berhenti dari jabatan tersebut?
Ketentuan mengenai hak pensiun mantan wakil presiden sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.
Berikut penjelasan mengenai syarat penerimaan, dasar perhitungan, dan perkiraan nominal uang pensiun yang dapat diterima wakil presiden apabila mengundurkan diri secara resmi.
Berapa Nominal Uang Pensiun Wakil Presiden yang Mundur?
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978, uang pensiun pokok mantan wakil presiden ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat.
Artinya, perhitungan pensiun tidak didasarkan pada keseluruhan penghasilan bulanan yang mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, maupun fasilitas operasional.
Untuk mengetahui perkiraan nominalnya, besaran gaji pokok wakil presiden dapat mengacu pada ketentuan yang selama ini berlaku.
Berdasarkan informasi Kementerian Sekretariat Negara, gaji pokok wakil presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Mengacu pada PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara yang menjadi dasar perhitungan tersebut adalah Rp5.040.000 per bulan. Dengan demikian, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20.160.000 setiap bulan.
Karena uang pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, mantan wakil presiden berhak memperoleh pensiun sekitar Rp20.160.000 per bulan apabila memenuhi ketentuan pemberhentian dengan hormat.
Nominal tersebut merupakan perkiraan berdasarkan besaran gaji pokok yang dipublikasikan Kementerian Sekretariat Negara.