- GGGI dan ESCAP meluncurkan makalah kebijakan mengenai pasar karbon di Antalya, Turkiye, pada 12 November 2026.
- Kajian tersebut membahas kesiapan tujuh negara Asia dalam mengembangkan sistem perdagangan emisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
- Penerapan harga karbon diharapkan mampu mendorong penggunaan energi bersih serta memobilisasi pembiayaan transisi di kawasan Asia.
Suara.com - Mengurangi emisi gas rumah kaca kerap dikaitkan dengan perubahan gaya hidup sehari-hari, mulai dari menghemat listrik, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, hingga membatasi sampah plastik. Namun, upaya menghadapi perubahan iklim tidak cukup hanya mengandalkan tindakan individu.
Perubahan juga perlu didorong melalui kebijakan yang dapat memengaruhi cara industri beroperasi, keputusan investasi, hingga penggunaan energi. Salah satu instrumen yang mulai diperkuat di kawasan Asia adalah kebijakan harga karbon atau carbon pricing.
Melalui skema ini, emisi gas rumah kaca diberi nilai ekonomi sehingga perusahaan memiliki0l insentif untuk mengurangi emisi dari aktivitasnya. Kebijakan tersebut juga dapat mendorong pelaku usaha mempertimbangkan dampak lingkungan dalam mengambil keputusan bisnis dan investasi.
Pengembangan kebijakan harga karbon menjadi perhatian Global Green Growth Institute (GGGI) bersama United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). Keduanya meluncurkan makalah kebijakan yang mengkaji perkembangan pasar karbon di tujuh negara Asia dalam konferensi iklim COP31 di Antalya, Turkiye, pada 12 November 2026.
Makalah berjudul Emerging Trends, Policy Signals and Pathways for Credible Carbon Pricing: China, Japan, Republic of Korea, Indonesia, Philippines, Thailand, and Viet Nam tersebut membahas kesiapan China, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam dalam mengembangkan sistem perdagangan emisi atau Emissions Trading System (ETS).
Kajian itu mengidentifikasi tiga aspek penting untuk memperkuat pasar karbon domestik. Ketiganya meliputi penyelarasan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi (MRV), perluasan cakupan sektor yang masuk dalam pasar karbon, serta penguatan sinyal harga karbon.
Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi fondasi untuk membangun pasar karbon yang kredibel. Dalam jangka panjang, pasar domestik yang lebih kuat juga diharapkan dapat membuka peluang keterhubungan pasar karbon antarnegara di kawasan Asia.
Deputi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Elen Setiadi, mengatakan kerja sama regional berperan penting dalam mempercepat pengembangan pasar karbon.
Menurutnya, kolaborasi dapat dilakukan melalui kerja sama regulasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan. Pasar karbon juga dapat membantu mobilisasi pembiayaan transisi dan menciptakan insentif bagi pengurangan emisi.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana menjelaskan, penerapan harga karbon dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu negara mencapai target iklim.
Dengan memberikan harga pada emisi gas rumah kaca, kebijakan ini diharapkan mendorong penggunaan energi yang lebih bersih, memengaruhi keputusan bisnis dan investasi, serta menghasilkan penerimaan negara yang dapat digunakan kembali untuk aksi iklim dan transisi yang berkeadilan.
Direktur Eksekutif GGGI Sang-Hyup Kim menambahkan, negara-negara Asia saat ini berada pada tahap pengembangan pasar karbon yang berbeda. Namun, penyamaan fondasi kebijakan dapat membantu membuka peluang kerja sama dan keterhubungan pasar karbon di kawasan tersebut.
Makalah kebijakan ini merupakan bagian dari proyek East Asia Carbon Market Collaboration for Developing Asia yang diluncurkan pada September 2025. Penyusunannya didasarkan pada konsultasi dengan lembaga pemerintah, regulator, pembuat kebijakan, pelaku usaha, akademisi, lembaga pemikir, dan praktisi pembangunan.
Konsultasi dilakukan di enam negara, yakni China, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Filipina, dan Thailand.
Ke depan, hasil kajian tersebut akan menjadi salah satu masukan bagi Carbon Finance Diagnostic Report 2027. Kajian ini juga diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan dan mobilisasi pembiayaan berkelanjutan di negara-negara anggota GGGI.