Babak Baru Kasus Sadap Prabowo: Jerat Makar Naik Sidik, Jenderal Dipecat, RUU Penyadapan Dikebut

Rabu, 18 November 2026 | 08:02 WIB
Kolase foto tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo. [Suara.com]
BACA 10 DETIK
  • Perkara tindak pidana makar terkait penyadapan ilegal Presiden Prabowo naik ke tahap penyidikan.
  • Sidang KKEP Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026 menyusul pemecatan Irjen Ahrie Sonta.
  • Komisi III DPR menargetkan pembahasan RUU Penyadapan rampung sebelum akhir tahun 2026 untuk memberikan kepastian hukum yang jelas.

Suara.com - Pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Bareskrim Polri resmi meningkatkan penanganan perkara dugaan tindak pidana makar yang berkembang dari kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Langkah ini membuka peluang penyidik menelusuri lebih jauh dugaan adanya upaya menggulingkan pemerintahan atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugasnya.

Namun, hingga Selasa (17/11/2026), Polri memastikan belum menetapkan satu pun tersangka dalam perkara makar tersebut.

Di sisi lain, penanganan kasus penyadapan ilegal yang telah menjerat empat jenderal Polri juga terus bergulir.

Setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution lebih dahulu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), kini giliran Irjen Eko Hadi Santoso yang dipecat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).

Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan. Adapun sidang etik terhadap Irjen Slamet Uliandi belum dapat dilaksanakan karena kondisi kesehatannya masih dalam perawatan.

Di tengah proses hukum yang terus berkembang, DPR juga mulai mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Bahkan, Komisi III DPR menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir 2026.

Dugaan Makar Naik Penyidikan, Belum Ada Tersangka

Perkembangan terbaru perkara ini disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir pada Selasa (17/11/2026). Ia mengonfirmasi Bareskrim telah meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.

"Terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," ungkap Isir saat memberikan keterangan di kantor Kemenko Polkam.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro (paling kanan). (Suara.com/Lilis)

Sebelumnya, pada 12 November 2026, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa penyidik menemukan dugaan peristiwa pidana yang berkaitan dengan upaya menggulingkan pemerintahan.

Dugaan tersebut tidak hanya menyangkut tindakan merampas kemerdekaan Presiden, tetapi juga kemungkinan membuat kepala negara tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Dalam pengusutannya, Bareskrim menggunakan sejumlah ketentuan dalam KUHP, di antaranya Pasal 191, Pasal 193, dan Pasal 196 KUHP, juncto Pasal 160 serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Susatyo menyebut penyidik juga mendalami dugaan pemufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan makar.

Namun, peningkatan perkara ke tahap penyidikan tidak otomatis membuat empat tersangka penyadapan ilegal berstatus tersangka makar.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com