Terhalang Aturan Zonasi Pas Daftar Sekolah? Ini Syarat Numpang KK Orang Lain atau Saudara

Jum'at, 20 November 2026 | 11:48 WIB
Warga mengisi formulir pendaftaran identitas kependudukan di Kantor Sekretariat RW 2, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/sgd]
BACA 10 DETIK
  • Perantau dan mahasiswa dapat memindahkan domisili dengan menumpang kartu keluarga kerabat atau orang lain.
  • Pemohon wajib menyiapkan syarat seperti kartu keluarga lama, KTP, surat pindah, dan surat pernyataan pemilik rumah.
  • Petugas Disdukcapil memverifikasi berkas dan menerbitkan kartu keluarga baru yang mencantumkan nama anggota keluarga tersebut.

Suara.com - Mana yang lebih mending, mendapat sekolah non unggulan di kota yang peserta didiknya problematik di sektor adab dan tutur kata, atau ikut sekolah unggulan tapi jauh di daerah kampung halaman dan harus numpang KK (Kartu Keluarga) nenek?

Dilema inilah yang sering ditemui oleh para orang tua yang jadi perantau dan kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk mendaftar sekolah swasta unggulan.

Salah pilih sekolah, karakter anak kesayangan bisa jadi malah berubah karena salah pergaulan.

Tak heran, memindahkan domisili kependudukan dengan cara menumpang pada Kartu Keluarga (KK) milik orang lain atau kerabat saudara kini menjadi opsi yang sering diambil masyarakat.

Ini bisa jadi solusi khususnya bagi mereka yang ingin mengakses pendidikan tapi terhalang sistem zonasi.

Numpang KK penting untuk dilakukan jika anak yang mau didaftarkan kurang kompetitif untuk masuk Jalur Prestasi atau tidak masuk kriteria Jalur Afirmasi.

Meski prosesnya semakin praktis berkat digitalisasi layanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pemohon tetap diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan berkas dasar serta menyertakan dokumen persetujuan khusus.

Memahami regulasi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan sangat penting agar proses pendaftaran KK di tempat tujuan berjalan lancar tanpa kendala teknis.

Persyaratan Utama untuk Menumpang KK

Prosedur menumpang KK diatur secara nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pemohon yang hendak menambahkan namanya ke dalam KK milik orang lain atau saudara perlu menyiapkan deretan dokumen administratif kependudukan.

Persyaratan dokumen kependudukan yang wajib disiapkan pemohon meliputi beberapa berkas utama:

  • Kartu Keluarga (KK) lama milik pemohon atau KK asal.
  • Kartu Keluarga (KK) milik pemilik rumah atau saudara yang akan ditumpangi.
  • Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal apabila perpindahan dilakukan antar-kabupaten, kota, atau provinsi.
  • Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan, seperti Form F-1.02 atau F-1.03, yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap.
  • Dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) serta Kartu Identitas Anak (KIA) bagi pemohon berusia di bawah 17 tahun.
  • Surat pengantar dari Ketua RT dan RW setempat di tingkat kelurahan atau desa sesuai ketentuan daerah tujuan.
  • Bukti dokumen pendukung tambahan seperti fotokopi buku nikah atau akta perkawinan bagi pemohon yang sudah menikah.

Khusus untuk penambahan anggota keluarga menumpang KK pada anak berusia di bawah 17 tahun, aturan keimigrasian dan kependudukan mewajibkan adanya dokumen pendukung ekstra.

Pemohon harus melampirkan surat kuasa pengasuhan anak dari orang tua atau wali sah, serta surat pernyataan bersedia menerima dari kepala keluarga yang ditumpangi.

Ketentuan dan Isi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Numpang KK

Ilustrasi kartu keluarga atau KK. [Ist]

Elemen paling krusial dalam prosedur penambahan anggota keluarga ini adalah "Surat Pernyataan Tidak Keberatan Numpang KK" dari pemilik rumah atau kepala keluarga.

Sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 serta regulasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, setiap warga yang menumpang KK, menyewa rumah, mengontrak, atau indekos wajib menyerahkan surat kerelaan dari pemilik domisili.

Dokumen ini menjadi jaminan hukum bahwa pemilik KK secara sadar mengizinkan identitas pemohon dimasukkan ke dalam dokumen keluarganya.

Di dalam lembar surat pernyataan tersebut, terdapat beberapa informasi penting yang wajib terisi secara transparan dan akurat:

  • Identitas lengkap kepala keluarga atau pemilik rumah yang memberi izin, meliputi nama lengkap, NIK, nomor KK, pekerjaan, serta alamat domisili.
  • Pernyataan tegas bersedia menerima nama calon anggota keluarga baru lengkap dengan NIK dan tempat tanggal lahir pemohon.
  • Penjelasan status hubungan keluarga antara pemilik KK dan pemohon, seperti menantu, cucu, orang tua, mertua, family lain, atau status hubungan lainnya.
  • Tanda tangan di atas materai Rp10.000 dari kepala keluarga yang menyatakan dokumen dibuat secara jujur tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Pada beberapa wilayah administrasi daerah seperti di Kota Yogyakarta, dokumen surat pernyataan kerelaan penggunaan alamat ini juga mensyaratkan tanda tangan pengetahu dari Ketua RT dan Ketua RW setempat atau kepala dusun setempat.

Prosedur Pengajuan ke Kantor Disdukcapil dan Hasil Akhir

Setelah seluruh berkas pendaftaran dan surat pernyataan kerelaan rampung dibuat, pemohon dapat mengajukan layanan administrasi kependudukan.

Pengajuan dapat dilakukan secara langsung di kantor Disdukcapil setempat atau melalui sistem aplikasi pendaftaran kependudukan daring yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Petugas administrasi kependudukan akan memverifikasi keabsahan data, menarik KTP-el alamat lama untuk diganti dengan identitas alamat baru, serta memproses pencetakan KK.

Setelah permohonan disetujui, pemohon akan menerima dokumen Kartu Keluarga terbaru yang sudah mencantumkan nama anggota keluarga baru.

Dokumen KK digital tersebut kini dapat diunduh dalam format PDF dan dicetak secara mandiri menggunakan kertas HVS ukuran A4 80 gram.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com