-
Peserta korban PHK atau resign bisa pindah ke BPJS PBI jika mengalami kesulitan ekonomi.
-
Pengajuan cara pindah ke BPJS PBI dilakukan lewat DTKS atau DTSEN Kemensos.
-
Tunggakan iuran mandiri sebelumnya tetap wajib dilunasi atau dicicil lewat program REHAB.
Suara.com - Kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun memutuskan resign sering kali memicu kekhawatiran soal keberlanjutan jaminan Kesehatan alia BPJS Kesehatan.
Setelah tak lagi berstatus sebagai pegawai, status kepesertaan BPJS Kesehatan bisa dialihkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau tidak.
Rupanya hal ini boleh saja asalkan Anda memang mengalami kesulitan ekonomi atau tidak mampu lagi membayar iuran bulanan.
Namun, perpindahan status ini tidak terjadi secara otomatis maupun instan.
Saat seseorang berhenti bekerja, status kepesertaannya umumnya beralih terlebih dahulu ke segmen mandiri (PBPU).
Jika Anda ingin pindah menjadi peserta PBI yang iurannya ditanggung pemerintah lewat APBN atau APBD, Anda harus mengajukan pendataan dan lolos verifikasi sosial terlebih dahulu.
Bukan Wewenang BPJS Kesehatan, Ini Aturan Resminya
Penting untuk diketahui, BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengubah status kepesertaan seseorang menjadi PBI.
Penentuan kelayakan peserta PBI sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos) yang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 4, kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) maupun pendataan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Melalui program ini, pemerintah menanggung iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2024.
Meski gratis iuran bulanan, peserta PBI tetap berhak atas manfaat layanan lengkap seperti rawat jalan, rawat inap, hingga penanganan darurat sesuai prosedur BPJS.
Syarat Utama dan Dokumen yang Perlu Disiapkan
Berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 7, penerima PBI wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta terdaftar dan lolos verifikasi sosial-ekonomi dalam DTSEN/DTKS sebagai warga kurang mampu.
Dalam mengajukan usulan perpindahan kepesertaan, siapkan dokumen umum berikut: