Anies Baswedan Angkat Bicara Terkait Tudingan Korupsi dalam Gelaran Formula E

Baru-baru ini, pakar hukum tata negara sekaligus politikus Partai Demokrat Denny Indrayana kembali mengungkap dugaan kebocoran informasi yang menyebut bahwa Anies Baswedan bakal menjadi tersangka KPK, terkait dengan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ajang balapan mobil listrik Formula E.

Menurut Denny, langkah itu menjadi salah satu cara yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjegal pencapresan Anies.

"Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat," ujar Denny Indrayana beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, calon presiden (capres) yang diusung oleh Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera ini pun buka suara. 

Kepada Andy F Noya dalam tayangan Kick Andy Double Check di Metro TV beberapa waktu lalu, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan uang negara harus dipertanggungjawabkan terhadap negara dan kemudian diaudit untuk memeriksa kemungkinan penyimpangan.

"Ketika ada sebuah kegiatan yang menggunakan keuangan negara, maka kegiatan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus kemudian dilakukan audit oleh auditor negara," tutur Anies Baswedan.

Anies Baswedan kemudian menjelaskan mekanisme pembayaran penyelenggaraan Formula yang E dilakukan sebanyak dua kali.

Sekaar informasi, Commitment Fee untuk penyelenggaraan Formula E dari tahun 2022 hingga 2024 sekitar Rp653 M. Hingga tahun 2021, telah dibayar Commitment Fee sebesar Rp563 miliar.

"Kegiatan Formula E itu pembayaran dilakukan dua kali, Bang. Ini berbeda dengan misalnya kalau kita bangun gedung, karena transaksinya ribuan kali, kalau kegiatan Formula E itu hanya dua kali transaksi," tutur Anies Baswedan.

Baca Juga: Curhat Megawati ke TNI AL: Biasa Di-bully, Ogah 'Dipanggang' di Kapal Selam Lagi

Audit penyelenggaraan Formula E sendiri telah dilakukan sejak tahun 2019 hingga 2022 kemarin oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Menurut Anies Baswedan, tidak banyak kegiatan yang diaudit hingga tiga kali, dan dalam dua kali audit tidak ditemukan adanya masalah.

"Saya rasa tidak banyak tuh Bang kegiatan yang sampai diaudit sampai tiga kali di-review. Dan dari tiga kali di-review, dua kali pembayaran itu tidak ditemukan ada masalah," tandasnya.