Gandeng 34 LSP, 45 Ribu Pekerja Pariwisata Ditargetkan Tersertifikasi Hingga 2023

Metro, Suara.com- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menargetkan 45 ribu pekerja di sektor pariwisata tersertifikasi kompetensi pariwisata berstandar nasional hingga ASEAN sampai tahun 2023. 

Hal tersebut dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan industri dan dunia usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan tenaga kerja yang kompeten.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno  di acara kick off "Certification of Tourism Human Resources" secara daring, Jumat (2/9/2022), mengatakan, kegiatan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata akan dilaksanakan pada September hingga Desember 2022 di 6 DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas). 

Enam DPP tersebut yaitu Danau Toba (Sumut), Wakatobi (Sultra), Labuan Bajo (NTT), Lombok (NTB), Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Yogya dan Jateng), serta Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur). 

"Targetnya di tahun 2022 sejumlah 18 ribu orang, dan tahun 2023 berjumlah 27 ribu orang, sehingga target tahun 2022 dan 2023 berjumlah 45 ribu orang," kata  Sandiaga Uno. 

SDM tersebut ke depan diharapkan memiliki kemampuan kerja sebagaimana yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini dengan bukti kompetensi berupa sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) di kawasan 6 DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas). 

Sandiaga menjelaskan, kegiatan sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata merupakan bagian dari program Kemenparekraf yang bertujuan mempercepat pemulihan dan peningkatan produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui upskilling (peningkatan kompetensi), reskilling (penguatan kompetensi), dan new skilling (penambahan kompetensi baru) agar sumber daya manusia pariwisata dan juga ekonomi kreatif kita unggul, kompeten, dan berdaya saing. 

Selain "Certification of Tourism Human Resources", juga diluncurkan program penyusunan "Competency-Based Standards (CBS)". Output dari kegiatan penyusunan CBS ini berupa seperangkat dokumen standar berbasis kompetensi yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi pelaksanaan program sertifikasi kompetensi SDM pariwisata.

Program ini merupakan hasil kerja sama dengan World Bank (Bank Dunia) di mana dalam pelaksanaannya sepenuhnya menggunakan dana PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri) dari World Bank. 

Baca Juga: Pertemuan EdWG G20 Ditutup dengan Seni dan Sendratari di Museum Pasifika

Target penyusunan 10 dokumen Competency-Based Standard (CBS) yang terdiri atas SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), dan Skema Okupasi dilaksanakan selama 15 bulan, mulai dari Agustus 2022 hingga Oktober 2023. 

Melalui kedua program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat atau SDM pariwisata untuk berpartisipasi lebih aktif dalam program pengembangan dan pengakuan kompetensi SDM pariwisata. 

"Melalui pelatihan kompetensi dan bimbingan teknis kita akan terus tingkatkan kualitas SDM kita karena kita punya tugas berat yaitu menyerap lebih banyak lapangan kerja dan target kami menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun 2022 dan 4,44 lapangan kerja baru yang berkualitas di tahun 2024. Mari kita bergandengan tangan, kita lakukan percepatan dan penyesuaian agar pembangunan ini lebih merata dan membawa Indonesia menuju kesejahteraan," tambah Sandiaga.  

Sementara itu Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Frans Teguh, menjelaskan kegiatan Certification of Tourism Human Resources atau Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata bertujuan memfasilitasi calon tenaga kerja/tenaga kerja pariwisata untuk mendapatkan sertifikat kompetensi melalui suatu uji kompetensi oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terakreditasi BNSP. 

Selain itu juga untuk memastikan meningkatnya partisipasi perempuan dalam program sertifikasi kompetensi; serta mekanisme pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata ini dilakukan bersama dengan LSP P3 yang telah lolos verifikasi proposal dan kuota ditetapkan oleh Direktorat Standardisasi Kompetensi. 

"Ini sesuatu yang sangat penting bagi Indonesia karena kita menetapkan SDM pariwisata kita berstandar global, dan kita awali dengan berbagai skenario yang kita susun melalui program agar akurat, terstandardisasi, dan terkompetensi," kata Frans Teguh.